Minggu, 18 Nov 2018
radarbali
icon featured
Ekonomi

Edukasi Wajib Pajak, DJP Gelar Pekan Inklusi 2018

Sabtu, 10 Nov 2018 02:15 | editor : ali mustofa

wajib pajak, direktorat jenderal pajak, pekan inklusi 2018

POSE BERSAMA: Peserta Pekan Inklusi 2018 saat pose bersama (Istimewa)

DENPASAR - Untuk mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan program Pekan Inklusi 2018 yang berlangsung sejak Senin (5/11) sampai dengan Jumat (9/11).

Pemukulan gong oleh Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, pada 5 November 2018 menandai dibukanya program Pekan Inklusi 2018 secara resmi.

Pekan inklusi yang berlangsung selama satu minggu ini diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya DJP dalam membangun kesadaran pajak masyarakat.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali diwakili 34 pegawainya menyelenggarakan Pajak Bertutur ke 600 siswa/siswi yang berasal dari SD Santo Yoseph 1 dan SD Santo Yoseph 2, SMP Negeri 3 Denpasar dan SMA Negeri 1 Denpasar.

Sedangkan 12 unit yang berada di bawah Kanwil DJP Bali, diwakili oleh 100 pegawainya  melaksanakan Pajak Bertutur kepada 1.627 siswa/siswi dari tingkat SD sampai dengan SMA yang berjumlah 15 sekolah.

Dalam kegiatan Pajak Bertutur, peserta diajak belajar memahami pentingnya pajak sejak dini, melalui kegiatan yang dikemas sesuai dengan usia mereka.

Harapannya, setelah mereka mengikuti kegiatan ini, akan terbangun kesadaran pajak sejak dini dalam benak mereka.

Sebagai puncak Pekan Inklusi 2018, Kanwil DJP Bali  menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi kepada 160 mahasiswa/mahasiswi dari 34 perguruan tinggi di Bali.

Hadir sebagai narasumber kuliah umum ini adalah Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M, Acc, M.Ec (Hons), SE.Ak, Direktur Perpajakan Internasional Kantor Pusat DJP, dan Tutik Kusuma Wardhani, SE, MM, M.Kes, anggota Komisi XI DPR RI.

Inklusi kesadaran pajak merupakan program yang dimulai sejak tahun 2015 ditandai dengan penandatangananan kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

Inklusi kesadaran pajak merupakan program mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ke dalam mata kuliah yang diantarkan kepada peserta didik.

 Untuk tahap awal, program inklusi kesadaran pajak diterapkan kepada Mata Kuliah Wajib Umum, yang terdiri dari mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama.

Program yang bersifat hidden curriculum ini menghendaki dukungan dan partisipasi penuh dari para dosen sebagai tenaga pengajar. 

Dosen ketika mengantarkan bahasan tertentu dalam suatu mata kuliah diminta untuk menyisipkan nilai-nilai yang terkandung dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak seperti: bela negara, cinta tanah air, semangat berbagi, dan lain-lain.

Dengan dukungan penuh dari Prof. Dasi Nengah Astawa, Kepala Lembaga Layananan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII beserta seluruh jajaran dan pihak Perguruan Tinggi

di bawah LLDikti,  Kanwil DJP Bali telah berhasil merintis jalan panjang Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi diawali dengan sharing session pada bulan Desember 2017.

Semangat para dosen mitra inklusi telah mengantarkan program inklusi di Kanwil DJP Bali berhasil diterapkan di 34 perguruan tinggi di Bali.

Program Pajak Bertutur dan Inklusi kesadaran pajak memang tidak berkaitan langsung dengan penerimaan pajak saat ini,

namun program-program ini merupakan investasi jangka panjang, yang hasilnya baru bisa dinikmati di masa depan.

Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200. (rba)

(rb/ken/mus/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia