Selasa, 23 Apr 2019
radarbali
icon featured
Ekonomi

Lelang Terbuka, Rongsokan Pemkab Buleleng Cuma Laku Rp 67 Juta

17 Maret 2019, 02: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

lelang terbuka, barang rongsokan, pemkab buleleng

LELANG - Proses rekapitulasi lelang online di Wantilan Praja Winangun, Singaraja (Eka Prasetya/Radar Bali)

SINGARAJA – Barang-barang rongsokan milik Pemkab Buleleng rupanya masih menarik perhatian. Meski kondisinya rata-rata dalam kondisi rusak berat, nyatanya saat dijual lewat proses lelang, barang-barang itu masih diburu.

Bahkan rongsokan-rongsokan itu laku hingga Rp 67 juta. Rongsokan milik pemkab itu dijual melalui sistem lelang online yang digelar oleh Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja.

Proses lelang ditutup di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng, pukul 11.00 siang kemarin.

Kabid Aset Made Pasda Gunawan mengatakan, barang-barang milik pemkab itu seluruhnya sudah tak digunakan.

Total ada 12 paket lelang yang ditawarkan pemerintah. Belasan paket lelang itu memiliki nilai limit Rp 26,8 juta.

Setelah dilelang, ternyata barang-barang itu laku Rp 67,7 juta. Artinya pemerintah dapat untung dari penjualan barang-barang itu sebesar Rp 40,9 juta.

“Barang-barang yang kami lelang ini sebenarnya mau kami hapuskan. Salah satu cara penghapusannya ya lewat lelang.

Setelah kami lelang ternyata ada yang berminat. Malah nilai penawarannya cukup besar,” kata Pasda saat ditemui siang kemarin.

Mobil L300 milik Dinas Kebudayaan misalnya. Kendaraan yang dihargai Rp 3 juta itu, justru laku dengan harga Rp 7,5 juta. Padahal kendaraan itu sudah rusak parah.

Mesinnya tak bisa menyala dan atapnya sudah bocor. Sementara barang-barang rongsokan di Dinas Pekerjaan Umum, laku dengan harga cukup fantastis.

Barang yang diperkirakan terjual sekitar Rp 5,2 juta, justru laku seharga Rp 25,1 juta. Menurut Pasda selama ini aset-aset milik pemerintah cenderung dihapuskan lewat mekanisme lelang.

Meski dalam bentuk rongsokan sekalipun. Pengapusan lewat lelang terbukti lebih efektif dan tak menimbulkan masalah administrasi. Selain itu pemerintah pun mendapat keuntungan tambahan pendapatan.

Lebih lanjut dijelaskan, selama ini pemerintah melakukan lelang secara konvensional dengan memanfaatkan jasa lelang dari KPKNL Singaraja.

Khusus tahun ini, seluruh proses lelang barang pemerintah akan dilakukan secara online. 

(rb/eps/mus/JPR)

 TOP