Minggu, 22 Sep 2019
radarbali
icon featured
Features
Mewaspadai Hoax di Pusaran Politik

Bisa Hancurkan Peradaban, Perlu Cek Link dan Nama Media

17 Maret 2019, 10: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

berita hoax, tahun politik, cek link, nama media, hancurkan peradaban

Netizen perlu menyaring informasi di media daring agar terhindar dari paparan berita hoax (Adrian Suwanto/Radar Bali)

Share this      

REVOLUSI  digital telah melahirkan media anti mainstream yang lazim disebut sosial media (sosmed).

Ranah inilah yang saat ini menjadi fenomena ambivalen di tengah masyarakat. Data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informasi sepanjang tahun 2018 ada sekitar 800 ribu situs penyebar berita/informasi hoax serta ujaran kebencian.

Terlebih di tahun politik ini, hoax begitu keras berseliweran di jagat maya. Ini akan menjadi bahaya jika para pihak tidak waspada.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali Kombespol Yuliar Kus Nugroho menilai  hoax sebagai dunia tanpa batas.

Dia menyebutkan, akses di internet bukan lima atau 10 orang, bukan hanya 250 juta ribu penduduk Indonesia yang menggunakan layanan tersebut melainkan ada miliaran orang yang menggunakan internet, khususnya sosmed.

Pihaknya mencontohkan, Si A jalan-jalan ke pasar. Namun, si B yang mengatakan ke teman-temannya bahwa A ke tempat maksiat.

Lalu, teman-teman si B kemudian menyatakan ke orang-orang tentang si A ke tempat yang tidak baik. Ibarat kata memfitnah.

“Kini hoax itu acap makan korban. Dan, yang menyebar itu lebih dari iblis sifatnya,” ungkap perwira berpangkat melati tiga di jajaran Polda Bali, ini.

Menurutnya, dunia tanpa batas yang diakses lewat internet tentang penyebaran berita hoax merupakan pembunuhan karakter yang sangat kejam.

Setelah disebarkan, ada lagi yang copy lalu paste dan terus berantai. Kabar sesat itulah yang kemudian kata dia, memanipulasi informasi dengan cara mendistorsi kebenaran.

Karena itu kata Yuliar, cyber crime dibentuk menjadi satu direktorat. “Karena hoax lebih berbahaya dari dunia nyata,” ingatnya.

Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose, lanjutnya membentuk satgas khusus yang menangani berita hoax dan intoleransi.

Satgas itu disebut Cyber Troops sehingga berita tidak benar bisa ditelusuri. Anggota satgas yang ikut dilibatkan dari berbagai satuan. Usai seleksi, para calon mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus.

Pihaknya mengakui mengalami kendala memelototi hoax di sosmed atau medsos. Kata dia, butuh banyak waktu untuk melakukan pengungkapan.

Sebab lanjutnya, akun penyebar konten hoax hanya memeiliki satu atau dua orang teman. Kecuali akun resmi yang punya banyak teman atau followers banyak sehingga mudah dalam melakukan investigasi untuk menemukan  pemilik akun itu.

"Contoh sekali bikin akun dan menyebar hoax dan besok dilepas tidur begitu saja, memang butuh waktu untuk ungkap.

Nantinya, setelah dilakukan penyelidikan akun itu nantinya di-tackdown atau ditutup agar sang pengguna tidak lagi melakukan aksi tersebut," tuturnya.

Lalu, bagaimana pantauan polisi tentang sebaran hoax sejak memasuki tahun politik 2018 – 2019?  

“Kami Polda Bali khususnya dari Cyber Crime, Ditreskrimsus Polda Bali prisnsipnya preventif, edukatif, dan jemput bola.

Dengan istilah cyberpetrol adalah pengawasan akun abal-abal. Counter Opini yakni meluruskan pemberitaan dan tackdown lapor dan berkoordinasi ke Google, juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi,” beber Yuliar.

Tentunya, untuk mengantisipasi hoax, tim cyber katanya melakukan sosialisasi. Bahkan, jika termonitor ada penyebaran hoax di salah satu akun maka polda melalui aplikasi khusus masuk ke akun itu dan memberikan pemahaman.

“Terutama kaum milenial, hampir tiap hari anggota mendatangi SD, SMP, SMA, dan universitas hingga perkantoran,” sebutnya.

Lantas, berapa data hoax yang berhasil dihimpun Cyber Crime Polda Bali di tahun politik ini? Ditanya begitu, khusus Bali, dari tahun 2018 hingga awal 2019 terdata ribuan.

Pun jumlah sebanyak itu tidak bisa dipastikan apakah pemilik akun palsu penyebar hoax itu adalah orang-orang yang ada di Pulau Bali.

“Bisa saja di luar Bali. Sebab yang namanya dunia maya siapa pun, di mana pun bisa saja membuat akun dengan identitas palsu,” jelasnya.

Hingga kini bebernya, hoax kebanyakan berbentuk gambar disertai tulisan. Semacam meme atau editan.

Yakni, gambar diedit dengan tulisan provokatif, atau gambar diedit lagi dengan gambar provokatif. Contoh, ada anak pejabat memakai baju bergambar palu arit.

Ternyata faktanya hanya editan. “Melihat gambar anak pejabat atau contohnya oknum artis, followers pun ikut enter, dan yang lain pun ikut-ikutan. Ini kan kacau namanya,” sesalnya dengan nada risau.

Benarkah ada propaganda tim sukses salah satu paslon capres atau cawapres?. Sejauh ini kata dia, di Bali belum ada sehingga kami dari Polda Bali belum bisa berkomentar.

Meski demikian, yang terjadi di luar Bali dan sudah terungkap rata-rata penyebar hoax politik adalah orang-orang intelektual. Berupaya menjatuhkan lawan politik dengan menyebar hoax.

Lantas, bagaimana tindakan polisi? Pihaknya setiap hari malakukan pemantauan. Beberapa kali terdeteksi akun palsu.

Yang mana usai menyebar konten berita bohong akunya ditinggalkan dan tak berfungsi setelah disebarluaskan.

“Mengetahui hal itu, akun langsung diblokir setelah kami berkoordinasi dengan Google, dan Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial. Masyarakat bisa mengenali dan memilah informasi yang baik, benar, dan bermanfaat agar tidak terikut dalam wacana yang menyesatkan.

“Kabar hoax bisa menyesatkan dan tidak mendidik masyarakat,” tandasnya. Jika menemukan, pihaknya tak segan menindak para pelaku penyebar hoax.

Sampai saat ini tim terus melakukan patroli cyber untuk menyisir kabar bohong yang beredar. Jika kedapatan maka akan dikenakan Undang-Undang No. 11/2008, tentang ITE.

Ancamannya di atas lima tahun penjara, dan bisa dilakukan penahanan. Sementara itu, pengelola portal Bale Bengong Luhde Suryani yang juga pemerhati pemberitaan

hoax bersertifikasi Google, menjelaskan bahwa menjelang hajatan pemilu ini ada dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Pertama, kasus Ratna Sarumpaet dan kasus Ahmad Dhani. Dijelaskan tingginya angkapenetrasiinternet diIndonesiaberbanding lurusdenganjumlahpengguna mediasosialnya.

Survei terbaru dari We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi lima besar negara dengan warganet yang paling aktif berselancar di dunia maya.

Rata-rata pengguna internet Indonesia  berselancar selama delapan jam 25 menit per hari. Menurut Luhde, di Indonesia memang sedang  gencar dikampanyekan antihoax.

Hal itu dikarenakan adanya ketakutan kejadian di Amerika terjadi di Indonesia. Yakni pada kasus Donald Trump yang mengetahui apa yang dibicarakan di Indonesia dengan membuat opini publik.

“Isu itu (lawan hoax)  dikampanyekan saat ini ya itu takut Indonesia kejadian kayak Trump. Bisa mengetahui isu yang  sedang dibahas di medsos dengan cara membuat opini publik dari tim kampanye lawan,” ucapnya. 

Hoax jauh hadirsebelum internet dipakailuasolehmasyarakat.Desas-desusyangtidakjelassumbernyamengakarkuatpadabudayalisanmasyarakat.

Bedanya,perkembanganteknologi mempermudah berkali-kali lipatdayasebar hoax. Penelitian oleh akademisidariMassachusettsInstitute of Technology menyatakan

bahwa  berita bohong yang tersebar melalui jejaring Twitter dapat  tersebar 10 hingga 20 kali lebih cepat daripada fakta.

Memang benar bahwa media sosial membuat    penyebaran hoax menjadi sangat cepat dan akan sangat sulit  untuk mengoreksinya.

Namun, mediasosial tetapsebuahmediumaliassematapengantaragarinformasisampaikepadapemakainya.

Saat ini, menangkal hoax tersebut bisa dicek dengan cek fakta.com. Itu sebuah website yang didirikan oleh proyek kolaboratif pengecekan fakta yang dibangun di atas

API Yudistira oleh MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ) dan bekerja sama dengan beberapa media online yang tergabung di AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) serta didukung oleh Google News Initiative dan Internews serta FirstDraft.

Saat debat tempo lalu, pernyataan dari calon presiden langsung dipublikasikan apakah benar atau salah. Pembahasan hoax ada misinformasi dan disinformasi.  Untuk urusan politik lebih banyak pada media Twitter.

Bagaimana          jika         hoaxmasukke dalamduniapolitik?Dikatakan, fenomenaini yangperlupublik waspadaiutamanya di masa kritis menuju pemilu serentak2019.

Menurutnya, hoax di dunia politik tergolong berbahaya karena bertujuan untuk  mempengaruhi persepsi publik.               

“Celakanya banyak pihak yang justru menggunakan azas kebebasan berpendapat untuk menyuburkan hoax,” sesalnya.

Terlebih katanya, jikadibakar oleh algoritmamesin-mesin            platform mediasosialyangmenciptakanefek“ruanggema”.

Internetdanmediasosialmengumpulkansemuaorangyangsatu pola    dalam pemikiran,            satu kepercayaan,satu agama,

bahkan hingga ke             tahap yang          ekstrem hingga bermuara pada tindak intimidasi seperti ujaran kebencian.               

Kombinasi dahsyat keduanya mampu menggerus             rasa kemanusiaan dan menghancurkan keberadaban. Selanjutnya bagaimana mengindentifikasi yang mana hoax dan berita fakta.

Langkah awal bisa dilihat dari sumber berita atau link. Selain itu, nama media yang asing dan belum pernah didengar bisa diperiksa lebih dalam lagi. 

“Misinformasi, informasi salah, ngacoDisinformasi, dilakukan sengaja, bermaksud membohongi,” jelasnya.

Dijelaskan misdisinformasi itu ada satire/parodi, misleading, imposter content, fabricated content, false connection, false context, manipulasi konten.

Motif bisa uang, eksperimen sosial/logikaIngin mempercayai, itu senang dengan isunya“Bisa juga karena  lama menunggu, ingin segera share,” tukasnya.

(rb/dre/feb/rid/mus/JPR)

 TOP