Kamis, 20 Jun 2019
radarbali
icon featured
Politika
Buntut Pemukulan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali

Badan Kehormatan DPRD Bali Tunggu Aduan Internal PDI Perjuangan

15 Mei 2019, 21: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

dprd bali, BK DPRD Bali, pemukulan ketua Fraksi, Fraksi PDIP, Dewa Nyoman Rai, Kadek Diana, Polda Bali,

TUNGGU ADUAN : Ketua Badan Kehormatan DPRD Bali I Wayan Tagel Arjana (Dok. Radar Bali)

Share this      

DENPASAR –Pascaaksi pemukulan yang dilakukan Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai terhadap Ketua Fraksi DPRD Bali sebelum rapat paripurna menuai sorotan dari Badan Kehormatan (BK).

Bahkan atas konflik yang terjadi antara dua kader PDI Perjuangan (PDIP) dan berujung aksi saling lapor ke kepolisian, pihak BK DPRD Bali kini dalam posisi menunggu.

Seperti disampaikan  Ketua Badan Kehormatan DPRD Bali, I Wayan Tagel Arjana, Rabu (15/5).

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bali, Tagel menegaskan bahwa atas kasus pemukulan itu, pihaknya masih menunggu respon dari pihak Fraksi PDIP DPRD Bali



“Terkait insiden ini, artinya kami menunggu aduan dari masing-masing internal dari fraksi PDIP sendiri,” terang Tagel.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, jika dalam kasus ini nantinya tidak ada pengaduan, maka lanjutnya, selaku ketua BK DPRD Bali, pihaknya menganggap ini persoalan internal saja yang terjadi di dalam Fraksi PDIP.

“Ya memang kami juga berharap hal ini diselesaikan secara internal saja. Saya sendiri  juga sayangkan insiden ini terjadi di lembaga,” sebutnya.



Menurut Tagel, atas kasus ini, ia mengaku jika BK  belum menerima aduan dari kedua belah pihak  termasuk fraksi maupun partai.

Sehingga dengan belum adanya aduan, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan tindakan dan pembahasan.



“Apalagi, di kami itu nggak ada aturan yang mengatutr berkelahi. Kejadian perkelahian ini pertama kali juga terjadi. Tidak ada masuk dalam tatib (tata tertib),” jelasnya.



Sehingga atas kasus ini, untuk sementara, pihak BK menyerahkan atau mengembalikan kasus ini ke induk partai dahulu.

“Kalau memang berproses hukum dan tidak mau berdamai, baru kami mengambil tindakan,” sebutnya.



Lalu apa sanksnya nanti bila itu masuk dalam meja Badan Kehormatan? “Kalau sanksi, di acuan sih nggak ada. Namun dari badan kehormatan akan memberikan teguran dan kami kembalikan kepada fraksi dan induk partai untuk membinanya,”tukasnya.

(rb/ara/pra/mus/JPR)

 TOP