Minggu, 15 Dec 2019
radarbali
icon featured
Dwipa

Disetujui Ortu Murid, SMAN 1 Sukawati Pungut Uang Marching Band Plus

24 Juni 2019, 08: 50: 59 WIB | editor : ali mustofa

komite sekolah, sman 1 sukawati, pungutan liar, uang marching band, dprd bali, nyoman parta

Lampiran pungutan untuk sebuah kegiatan di SMAN 1 Sukawati (Istimewa)

Share this      

GIANYAR – Anggaran jumbo untuk Pendidikan yang dialokasikan di APBN maupun APBD, rupanya, masih tidak cukup dan memaksa sekolah melakukan pungutan.

Seperti yang terjadi di SMAN 1 Sukawati. Berdasar data yang diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, ada sumbangan yang dibebankan kepada siswa.

Nilainya antara Rp 315.000 hingga Rp 1.050.000. Sumbagan juga untuk marching band. Ada 20 nama yang dimintai sumbangan masing-masing Rp 1.825.000.

Ketua Komite SMAN 1 Sukawati, Anak Agung Gede Bagus, didampingi sekretaris Kadek Agus Ekanata, membenarkan jika dana itu sepenuhnya dikelola oleh komite untuk menunjang 9 kegiatan.

Di antaranya untuk pengadaan seperangkat marching band, komputer, LCD proyektor, hingga perbaikan tempat parkir siswa.

“Ada 9 item yang disepakati oleh orang tua siswa melalui 2 kali pertemuan. Ini tidak masuk dalam rencana kerja sekolah,” ujarnya.

Dia pun berbalik mempertanyakan pihak yang protes. “Kenapa baru protes sekarang. Itu orang tua (yang protes, red) tidak hadir rapat, atau tidak paham kesepakatan atau apa?,” tanyanya.

Dijelaskan, angka Rp 1.825.000 tersebut bersifat tidak memaksa. Bahkan dalam berita acara ditegaskan siswa dari keluarga miskin tidak dikenakan.

“Angka itu maksimal, jadi dalam kenyataannya ada yang bayar full, ada 50 persen, bervariasi bahkan ada yang nol kalau memang orangtuanya tidak mampu bayar.

Dan yang gabeng juga banyak. Yang kami khawatiri kan ketika ortu sudah kasih uang, anak justru gunakan untuk hal lain,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya memastikan bahwa sumbangan ini tidak mempengaruhi pembagian raport siswa. “Tidak ada sampai penahanan raport, semua sudah dibagikan,” jelas penisunan auditor bank ini.

Diungkapkan pula, sumbangan dana investasi ini berlaku hampir sama di SMA/SMK. Bahkan nominalnya jauh lebih besar.

Alasannya, karena pemerintah baru mewajibkan belajar hingga 12 tahun atau setingkat SMP. Sementara untuk keperluan siswa SMA/SMK, dikatakan lebih besar.

“Anggaran dari pemerintah untuk pendidikan belum mampu memenuhi semua kebutuhan sekolah dan peserta didik.

Bantuan dari APBD Provinsi Bali Rp 900.000 dan dari BOS (Bantuan Operasional Siswa, red) Pusat, Rp 1.400.000

sehingga totalnya Rp 2.300.000 per siswa per tahun. Sedangkan kebutuhan per siswa itu sekitar Rp 4,5 jutaan per tahun,” terangnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Sukawati, I Gusti Made Puja Armaya, menyatakan sumbangan itu telah dimanfaatkan oleh siswa.

“Jadi setelah dibeli oleh komite, Marching Band itu dihibahkan ke sekolah. Saat ini telah dimanfaatkan oleh siswa. Sudah dipakai parade dan latihan-latihan untuk persiapan Agustus dan ikut Kompetisi nanti,” tukasnya. 

(rb/dra/mus/JPR)

 TOP