alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Bali Masuk Jalur Ring of Fire, BPBD Minta Masyarakat Siap Siaga

26 Juli 2019, 17: 15: 59 WIB | editor : ali mustofa

ring of fire, bpbd bali, masyarakat siap siaga, waspada gempa, gempa bumi

Ilustrasi ring of fire yang mengelilingi kepulauan Indonesia (dok.youtube)

Share this      

DENPASAR – Beberapa hari belakangan, Pulau Bali kerap diguncang gempa bumi. Terkait kondisi ini, BPBD Bali mengimbau masyarakat semakin meningkatkan kesiapsiagaan.

Terutama dalam menghadapi situasi bencana alam. "Kami mengimbau (masyarakat) untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Mari secara rutin dan berkelanjutan untuk

mendidik dan melatih diri dengan melakukan simulasi tiap tanggal 26 setiap bulan," kata Kepala BPBD Bali I Made Rentin, Jumat (26/7) siang.

Baca juga: Distan Sebut Bukan Diterkam Anjing, Penyebab Ternak Mati Masih Misteri

Dijelaskannya bahwa tanggal 26 setiap bulan telah menjadi komitmen Pemprov Bali untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan.

Hal ini dilakukan secara bersama agar masyatakat melatih diri dan menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan bencana.

Apalagi diketahui, bahwa Bali berada pada jalur ring of fire. "BPBD oleh undang-undang diberikan tiga fungsi yaitu komando, koordinasi, dan pelaksana.

Dengan fungsi itu, BPBD mendorong semua pihak untuk lebih memantapkan upaya mitigasi bencana. Misalnya lakukan upaya paling sederhana mulai dari rumah masing-masing

dengan mengecek kekuatan infrastruktur rumah, gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan dan gedung lainnya. Intinya dengan melakukan pengecekan, kita bisa melakukan langkah antisipasi," terang Rentin.

Untuk memperkuat manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana, awal tahun ini telah dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, yang intinya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merevisi rencana tata ruang wilayah terutama di area rawan bencana. 

"Penyusunan revisi RTRW mempertimbangkan mitigasi bencana dibarengi dengan penegakan hukum. Artinya jika sudah ditetapkan sebagai zona rawan bencana maka dihindari untuk pembangunan apalagi tempat tinggal," tandasnya.

(rb/mar/mus/JPR)

 TOP