alexametrics
Selasa, 31 Mar 2020
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika
Sukses Implementasikan PPNSB di Badung

Bupati Giri Prasta Jadi Keynote Speaker di Rakerda PDIP Kepulauan Riau

24 Februari 2020, 07: 45: 11 WIB | editor : ali mustofa

implementasikan ppnsb, bupati giri prasta, keynote speaker, rakerda pdip kepri

Bupati Giri Prasta diundang sebagai keynote speaker pada Rakerda PDIP di Kepulauan Riau tahun 2020, Sabtu (22/2). (Humas Pemkab Badung for Radar Bali)

Share this      

MANGUPURA - Berbagai kebijakan pro rakyat yang dicanangkan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dalam memimpin Badung serta keberhasilannya

mengimplementasikan program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak.

Baik itu skala daerah maupun skala nasional. Seperti saat digelarnya Rakerda PDIP Kepulauan Riau tahun 2020, Bupati Badung Giri Prasta diundang sebagai keynote speaker dengan membawakan

materi “Politik partai dalam kebijakan pembangunan industri dan pembangunan kesejahteraan rakyat” bertempat di Ballroom New York Hotel Harmoni, Batam, Sabtu (22/2) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta gelorakan PPNSB dengan mengangkat tema praktek ajaran Bung Karno sebagai haluan pembangunan daerah.

Di mana Pancasila sebagai bintang penuntun, PPNSB sebagai jembatan dan Tri Sakti sebagai tujuan yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Dalam paparannya Bupati Giri Prasta menyebutkan peluncuran program PPNSB di Kabupaten Badung merupakan wujud akuntabilitas, implementasi visi dan misi, serta pemenuhan janji politik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

Dengan memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana (hubungan manusia dengan Tuhan,

hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam) menuju masyarakat Badung yang maju damai dan sejahtera.

“Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh kebijakan dan rencana program pembangunan daerah yang merupakan implementasi dari visi dan misi kami,

telah dijabarkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan mengangkat tagline merakyat, tangguh dan berbudaya," tegasnya.

Menurut Bupati Badung, berkat dukungan berbagai pihak, dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Giri Prasta dan Suiasa selaku Bupati dan Wakil Bupati Badung, sejumlah program pro rakyat telah berhasil dilaksanakan.

Seluruh program tersebut berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita.

“Untuk mendukung berbagai program/kegiatan pembangunan daerah tersebut, kami juga mencanangkan Kabupaten Badung Berbenah

di berbagai bidang agar Kabupaten Badung dapat menjadi daerah yang terdepan dan selalu memimpin perubahan,” tambahnya.

Bupati Badung juga mengatakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan konsep pemikiran pembangunan yang pernah diimplementasikan Presiden RI pertama Ir Soekarno.

Menurutnya, konsep tersebut masih bisa diaktualisasikan kembali masa kini, karena landasan ideologis, filosofis dan sosiologisnya masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa kini dan masa depan.

“Atas dasar tersebut kami perkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Badung implementasi PPNSB Kabupaten Badung yang mencakup bidang pangan, sandang dan papan,

kesehatan dan pendidikan, adat, agama dan budaya, jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta pariwisata, dalam upaya mewujudkan ajaran Tri Sakti Bung Karno,” tandasnya.

Disebutkan pula olehnya di dalam ide dasar pola pembangunan berdikari terkandung tekad untuk meneguhkan kembali jalan ideologi berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan Trisakti.

Prinsip dasar Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan.

Berdasar ideologi dan prinsip dasar tersebut sebagai subsistem pembangunan nasional maka pemerintah kabupaten kota wajib

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan mengimplementasikan ideologi Pancasila dan Trisakti.

"Perjalanan politik yang menempa saya mengajarkan bahwa perjuangan ideologis tidak mungkin dititipkan pada orang lain.

Perjuangan ideologis harus kita perjuangkan sendiri, karena kekuasaan konstitusional harus ada digenggaman kita sendiri, agar cita cita ideologis bisa dipastikan dijalankan sesuai dengan rel konstitusi." tutupnya

Rakerda tersebut turut dihadiri Ketua DPP PDIP I Made Urip, Wakil Bendahara DPP PDIP Rudianto Chen. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka,

Mayor Jenderal (Purn) Sturman Panjaitan, M. Ikhsan. Beserta seluruh ketua DPC dari 6 Kabupaten/Kota Kepulauan Riau. (rba)

(rb/dwi/mus/JPR)

 TOP