alexametrics
Selasa, 31 Mar 2020
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika
Pilkada Jembrana 2020

Koalisi Jembrana Maju Was-Was Pasca Musda Partai Golkar Bali

26 Februari 2020, 14: 45: 59 WIB | editor : ali mustofa

Musda Golkar Bali, koaisi Jembrana Maju, Pilkada Jembrana 2020, KJM was was, PPP, parpol koalisi,

Salah satu pengurus Partai Golkar Jembrana I Nyoman Birawan (M.Basir)

Share this      

NEGARA– Pergantian ketua DPD Partai Golkar Bali pada Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung Senin (24/2) lalu, membuat sejumlah pengurus partai politik di Jembrana resah, terutama partai politik yang bergabung dalam koalisi Jembrana maju.

Perubahan pimpinan tertinggi partai beringin tersebut dikhawatirkan perubahan proses politik menjelang Pilkada Jembrana 2020 yang telah berjalan.

Namun sebagian pengurus partai politik anggota koalisi masih optimis proses politik tidak berubah meski ketua partai Golkar tingkat provinsi berubah.

Mengingat Partai golkar merupakan penggerak utama dan pemilik kursi terbanyak dalam koalisi.

“Sesuai pertemuan terakhir, tetap komitmen dengan jalur yang telah berjalan. Setelah pergantian ketua golkar tingkat, belum ada informasi dan pertemuan kelanjutan,” kata ketua DPC PPP Jembrana Ahmad Halid.

Halid menyadari bahwa dalam politik tidak ada yang abadi. Selalu ada perubahan arah dan kebijakan.

Tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan hingga tingkat kabupaten dengan adanya perubahan posisi ketua tingkat provinsi.

“Kalau kekhawatiran tidak, positif thinking saja. Cuma masih melihat perkembangannya gimana, sementara berpikir positif saja, tidak akan ada perubahan. Sesuai komitmen,” tandasnya.

Sementara itu, I Nyoman Birawan, salah satu pengurus Partai Golkar Jembrana memastikan tidak akan ada perubahan arah politik di daerah setelah Musda Golkar Bali.

Terutama proses politik persiapan Pilkada Jembrana yang sudah berjalan. “Tidak akan ada perubahan, tidak terpengaruh,” tegasnya.

Menurutnya, meski Nyoman Sugawa Korry terpilih memimpin DPD Partai Golkar Bali, mengenai mekanisme politik tingkat kabupaten diserahkan pada kabupaten.

Provinsi hanya menerima hasil yang telah diproses di kabupaten, mulai dari proses koalisi, hingga survei bakal calon yang tengah berjalan.

“Apalagi kita sudah terbentuk koalisi. Provinsi mengikuti mekanisme di bawah, nantinya nama-nama hasil survei akan disetorkan ke provinsi,” ujar pria yang juga wakil ketua tim penjaringan calon dari koalisi Jembrana maju.

Mengenai hasil survei bakal calon, akan disampaikan awal bulan Maret mendatang. Hasil survei akan disampaikan pada bakal calon yang mendaftar, juga disampaikan pada pengurus partai tingkat provinsi untuk diusulkan rekomendasi ke pengurus partai pusat.

Sebelumnya, partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak dengan 6 kursi di DPRD Jembrana bersama Partai Gerindra, Demokrat, Perindo, PKS, Nasdem dan PPP, membuat koalisi Jembrana Maju. Sebanyak 10 orang bakal calon yang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. 

(rb/pra/bas/mus/JPR)

 TOP