alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

WALHI Bali Tagih Salinan Ranperda RZWP3K ke Gubernur Koster

04 September 2020, 21: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Walhi Bali, Ranperda, Salinan ranperda, RZWP3K, gubernur Bali, wayan Koster,

Bukti tanda terima surat Walhi Bali ke Gubernur Bali Wayan Koster (Istimewa)

Share this      

DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Bali (WALHI Bali), melayangkan surat permohonan informasi publik ke Gubernur Bali pada hari Jumat, (4/9).

Adapun Informasi publik yang diminta WALHI Bali adalah dokumen Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Bali 2020-2040 (Ranperda RZWP3K).

Informasi Ranperda RZWP3K tersebut sejatinya telah disampaikan sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali pada Senin, 31 Agustus 2020. Surat permohonan informasi publik WALHI Bali diterima oleh Dwiyana selaku staf di Kantor Gubernur Bali.

Baca juga: Direksi bank bjb Berikan Pelayanan Langsung Kepada Nasabah

Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn menyampaikan bahwa pada rapat paripurna tersebut, DPRD Bali telah menerima Ranperda RZWP3K untuk ditetapkan sebagai perda dan sudah bisa dilanjutkan ke proses berikutnya.

Yakni proses evaluasi Ranperda RZWP3K sesuai dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang. “Itu tahapan selanjutnya”, ujarnya.

Lebih lanjut, Untung Pratama menjelaskan ada 3 (tiga) item yang diminta dalam surat permohonan Informasi Publik yang diajukan WALHI Bali melalui surat Nomor 09/ED/WALHI-BALI/IX/2020 

Yakni Surat Gubernur Bali perihal permohonan evaluasi Ranperda RZWP3K Bali, Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Propinsi Bali Tahun 2020-2040, yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri.

Serta Berita acara atau naskah persetujuan DPRD Bali, yang memuat risalah persetujuan bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Bali dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan Ranperda RZWP3K Bali

Untung Pratama menegaskan, WALHI Bali sebagai organisasi pembela lingkungan hidup patut mengetahui informasi tersebut karena untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Kami Serius Kawal RZWP3K Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak”, tegasnya.

(rb/ara/pra/JPR)

 TOP