alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa
Kesepakang Karena Nunggak Kredit di LPD

Selain Dilarang Gunakan Kuburan, Warga Desa Juga Dilarang Menegur Sapa

17 Oktober 2020, 21: 45: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

sanksi adat, sanksi kasepekang, anak punya hutang, ibu meninggal, dilarang dikubur, LPD, MDA, Majelis Desa Adat, Desa Adat Paselatan, Prajuru Adat, JP

BAHAS KASEPEKANG : Pertemuan MDA dengan prajuru dan pihak LPD (Wayan Putra)

Share this      

AMLAPURA-Cerita miris dialami I Nyoman Darma, korban sanksi kasepekang di Desa Adat Paselatan, Abang Karangasem. 

Pasalnya, hanya karena masih menunggak hutang di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Paselatan, ia harus menanggung sanksi sangat berat.

Darma dan keluarganya dilarang menggunakan fasilitas desa termasuk setra saat ibu kandungnya I Ketut Wiri meninggal dunia.

Tak hanya itu, sebagai penerima sanksi adat kasepekan (Pengucilan), selain warga dilarang membantu proses penguburan/pemakaman ibunya, oleh pihak Desa adat, warga juga dilarang bertegur sapa dengan kerabat Darma.

Seperti dibenarkan Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Bali I Nyoman Pasek.

Menurutnya, terungkapnya sanksi kasepekang itu setelah pihaknya melakukan penelurusan (investigasi) dan advokasi langsung pada Sabtu (10/10).

Hasil  investigasi, Pasek membenarkan telah terjadi kasepekang terhadap salah satu warga  Desa Paselatan.

Menurutnya, selain dilarang menggunakan fasilitas desa termasuk setra (kuburan), warga juga dilarang bertegur sapa dengan penerima sanksi kasepekang (Keluarga I Nyoman Darma)

“Jadi Kalau melanggar, maka warga yang bersangkutan juga akan kena denda satu karung beras atau sekitar Rp 1 juta,”terang Pasek yang juga mengaku sempat melayat ke rumah duka.

Nah, atas temuan itu, pihaknya langsung menemui kelian Adat Paselatan dan juga warga yang kena sanksi atau keluarga Nyoman Darma.

(rb/tra/pra/JPR)

 TOP