alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekang Gegara Nunggak Utang di LPD

17 Oktober 2020, 22: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

sanksi adat, sanksi kasepekang, anak punya hutang, ibu meninggal, dilarang dikubur, LPD, MDA, Majelis Desa Adat, Desa Adat Paselatan, Prajuru Adat,

TAK MANUSIAWI : Hanya gara-gara menunggak hutang di LPD, warga Paselatan harus menerima sanksi kasepekang dan dilarang menguburkan kerabatnya di kuburan desa (Wayan Putra)

Share this      

AMLAPURA- Salah satu kepala keluarga (KK) di Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem menerima sanksi kasepekang atau dikucilkan

Krama atau warga adat yang mendapat sanksi adat kasepekang itu yakni menimpa keluarga I Nyoman Darma.

Darma diberikan sanksi kasepekang karena memiliki tunggakan hutang/kredit di LPD

Atas sanksi kasepekang yang menimpa Darma inipun viral setelah ibu kandungnya I Ketut Wiri meninggal dunia dan dilarang dikubur di setra atau kuburan desa.

Lalu seperti apa poin-poin sanksi kasepekang yang bikin heboh ini?

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Abang I Wayan Gede Surya Kusuma dikonfirmasi, Sabtu (17/10) mengatakan, dari hasil klarifikasi dengan sejumlah pihak, yakni ketua LPD Paselatan dan kelian serta bendesa Desa Adat Paselatan, bahwa sesuai hasil paruman adat memutuskan memberhentikan sementara I Nyoman Darma sebagai krama Desa Adat Paselatan.

Pemberhentian sementara sebagai warga adat tu, karena Darma memiliki pinjaman atau kredit uang di LPD sejak tahun 2015 silam sebesar Rp 10 juta.

Selanjutnya karena mengalami kendala keuangan yang bersangkutan tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama tiga tahun berturut turut hingga bulan Oktober 2018 lalu.

Pihak LPD sendiri telah memberikan tiga kali perpanjangan kredit dan konpensasi kepada yang bersangkutan.  Dari perhitungan LPD Kredit tersebut membangkak menjadi Rp 26 juta.

Atas kredit macet tersebut Kepala LPD I Gede Kuta melaporkan masalah ini kepada Kelian atau Bendesa adat Paselatan.

Kemudian sesuai keputusan tersebut, diberikankah sanksi kepada keluarga Darma termasuk mendiang ibu kandungnya, Ni Ketut Wiwi yang meninggal beberapa waktu lalu.

Berikut lima poin sanksi kasepekang yang diberikan kepada keluarga Nyoman Darma.

Pertama, yang bersangkutan (Nyoman Darma) tidak boleh dipilih sebagai prajuru.

Kedua, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan upesaksi dari adat.

Ketiga, jika meninggal dunia, Darma dan keluarganya termasuk ibunya wajib membayar penanjung batu sebesar Rp 500 ribu agar bisa menggunakan setra untuk pemakaman.

Keempat, bagi seluruh krama / masyarakat adat tidak diperbolehkan menjeguk, mesuka duka kepada krama yang diberhentikan sementara.

Kelima, jika ada krama yang melanggar maka akan dikenakan denda 100 kg beras.

Anehnya, meski Darma telah dijatuhi sanksi kasepekang, namun dalam awig- awig desa terungkap bahwa tidak ada aturan yang menyebut diberhentikan sementara seperti peraturan yang dibuat LPD.

Dalam awig-awig desa, hanya disebutkan kalau jenis pemindandha atau sanksi adat disebut norma kesepekang.

“Artinya ada ketidaksesuaian antara awig-awig desa adat dengan peraturan yang dibuat LPD,”tukasnya.

Sementara itu, masih terkait sanksi kasepekang yang diterima keluarga Darma, keluarga ini akhirnya berhasil menguburkan jasad Wiri setelah mendapat bantuan dari Anggota DPRD Bali I Wayan Kari Subali.

Kari Subali membantu membiayai upacara penguburan sekaligus biaya penanjung batu (semacam sewa, red) di desa adat setempat.

(rb/tra/pra/JPR)

 TOP