alexametrics
Minggu, 29 Nov 2020
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa
Kasus Kasepekang di Desa Paselatan, Abang

Dilarang Kuburkan Mayat Ibunya karena Hutang, Netizen: Ingat Karma

19 Oktober 2020, 19: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

sanksi adat, kasepekang, anak punya hutang, ibu meninggal, dilarang dikubur, LPD, MDA, Majelis Desa Adat, Desa Adat Paselatan, Prajuru Adat, karma,

Kerabat I Nyoman Darma saat membawa jasad Ni Ketut Wiri yang jadi korban kasepekang gara-gara menunggak hutang di LPD Paselatan sebesar Rp 10 juta (Dok Radar Bali)

Share this      

AMLAPURA-Penerapan sanksi kasepekang yang diberikan pihak Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem terhadap warganya terus viral di media sosial (Medsos).

Adanya sanksi kasepekang (pengucilan/pengasingan) yang diterima I Nyoman Darma, salah satu kepala keluarga di Desa Paselatan, Abang itupun juga langsung menuai komentar negative dari banyak netizen.

Selain dianggap tak manusiawi, pemberian sanksi kasepekang yang diberikan kepada keluarga I Nyoman Darma, itu juga sudah dianggap tak relevan dan dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Terlebih, alasan kasepekang hanya dilatarbelakangi masalah utang piutang atau tunggakan kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebesar Rp 10 juta yang tak mampu dibayar oleh Darma.

Akibat masih menunggak kredit di LPD, Darma dan keluarganya disanksi kasepekang dengan tidak diperbolehkan/dilarang menggunakan fasilitas desa termasuk setra (kuburan) saat ibu kandungnya I Ketut Wiri meninggal dunia

Seperti disampaikan salah satu pemilik Akun Facebook @Adi Luhur.

Sesuai komentarnya, Adi menilai jika pemberian sanksi kasepekang dianggap tidak elok.

“Punya tunggakan kredit di LPD tidak bisa melanjutkan pembayaran kena sanksi adat kasepekang dan tidak mendapat layanan masyarakat dan kuburan bagi keluarga yang meninggal. Tyang (Saya) rasa hukum (adat) seperti ini tidaklah elok, mengingat LPD adalah lembaga simpan pinjam milik mamsyarakat guna mensejahterakan masyarakat.

Adapun kesalahan tidak mampu membayar tentunya bisa dicarikan solusi yang lebih baik untuk masyarakatnya sendiri”

“Kalau urusan suka duka dalam masyarakat sudah jelas masyarakat yang ikut dalam naungan desa adatanya sendiri wajib mendapatkan fasilitas khayangan tiga dan setra sebagai wadah dalam penerapan dalam menjalankan hidup sebagai masyarakat adat Bali”

“Saya berharap penerapan hukum/sanksi seperti ini lebih dipertimbangkan demi kelayakan dan kedaulatan sebagai masyarakat adat di Bali.

Kalau tidak dikasih setra, masyarakat adat sendiri terus harus dibagaimanakah mayatnya warganya sendiri?”

“Kecuali mereka yang tidak ikut dalam wadah desa adat barulah wajar kalau tidak dapat setra dan fasilitas adat lainnya. Ini warganya sendiri, mestinya fasilitas seperti itu sudah menjadi suatu keharusan. Tyang rasa hukum itu harus diperbaiki,”

Demikian juga pemilik Akun @Anom Sayoga. Sesuai komentar, Anom menulis “Orang mati tidak boleh menggunakan kuburan. Melahan duka Hyang Merajapati nyen kal tanggung jawab? Kaden ne Ibane ngelah tanah sema ne ditu”

Sedangkan Akun @Yan Swit Steloone menulis : “Ternyata pipis (uang) dadi (jadi) raja ditu (disana).., masak gara-gara sing ngidang mayah utang kasepekang. “Maska gara-gara tidak bisa bayar hutang dikucilkan)”

Lainnya, yakni dari pemilik akun @Puspita Made. Menanggapi adanya sanksi kasepekang yang menimpa keluarga I Nyoman Darma, iapun menanggapi dengan komentar berikut :

 “Awig2 yang terlalu saklek, akhirnya membuat warga sendiri menderita. Itu baru satu dari sekian banyak. Apakah yakin dikemudian dari tidak akan terjadi lagi. Tidak semua warga mampu apalagi di masa pandemi (Covid-19) seperti ini.

Harusnya lembaga adat merangkul warganya bukan malah kasih sanksi seperti ini. Dimana rasa kemanusiaan kalian semua. Bagaimana seandainya kalian yang mengalami seperti ini? Ingat hukum karma”.

(rb/pra/pra/JPR)

 TOP