alexametrics
Minggu, 29 Nov 2020
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika
Pilkada Kabupaten Jembrana 2020

Empat Oknum Kadus di Jembrana Diduga Memihak Salah Satu Paslon

27 Oktober 2020, 19: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Pilkada jembrana, oknum kadus, oknum Kaling, Bawaslu jembrana, money politik, pihak satu paslon, cabup cawabup, politik uang,

Ketua Bawaslu Jembrana (Dok Radar Bali)

Share this      

NEGARA– Sebanyak empat oknum perangkat desa dan kelurahan diduga melakukan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan penelusuran awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jembrana, empat orang kepala dusun (kadus) atau kepala lingkungan (kaling) diduga melakukan praktik politik dengan terlibat kegiatan yang mengarah keberpihakan pada salah satu pasangan calon (paslon).

Adanya dugaan keberpihakan empat oknum kadus di desa/ kelurahan berbeda ini terungkap dari adanya bukti foto maupun video yang diterima Bawaslu Jembrana.

 “(Bukti foto dan video) Sudah kami lakukan penelusuran,” terang Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan, Selasa (27/10).

Ditambahkan, penelusuran oleh Bawaslu Jembrana diakui juga melibatkan pengawas kecamatan dan pengawas desa.

Lebih lanjut, Pande menegaskan jika pihaknya memiliki waktu selama tujuh hari untuk melakukan penelusuran peristiwa tersebu.

“Secepatnya kami telusuri untuk memastikan ada atau tidak adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa,” terangnya.

Dijelaskannya, kepala dusun atau pelaksana kewilayahan merupakan perangkat desa yang semestinya netral.

Artinya, dilarang berpihak pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sesuai dengan pasal 51 huruf b Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.

Selain menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan perangkat desa, Bawaslu Jembrana juga mengaku sedang menelusuri dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon.

“Penelusuran lima dugaan pelanggaran ini masih kami telusuri, belum bisa dipastikan ada peristiwa pelanggaran pada tahapan Pilkada Jembrana,” terangnya.

Dalam melakukan penelusuran dugaan pelanggaran, lanjutnya, pihaknya akan selalu menekankan profesionalitas sehingga tidak ada kesan bahwa Bawaslu memihak atau tidak bersikap adil.

“Jika ada dugaan pelanggaran akan kami telusuri dan kami putuskan seadil-adilnya,” tegasnya.

(rb/bas/pra/JPR)

 TOP