alexametrics
Sabtu, 16 Jan 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Dana KIS Hanya Cukup 10 Bulan, Ini Kata Kepala BPKPD Buleleng

25 November 2020, 21: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

dana KIS, kartu Indonesia sehat, dana sharing, Pemkab Buleleng, DPRD Buleleng, Pemprov Bali, APBD 2021, BPKPD Buleleng, APBN,

Suasana rapat pembahasan KIS (Eka Prasetya)

Share this      

SINGARAJA– Alokasi dana untuk iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) disebut hanya cukup hingga bulan Oktober 2021 mendatang.

Penyebabnya sharing dana antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terbatas. Akibatnya, dana yang dipasang untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat Buleleng pun ikut dipangkas.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyebut, Pemkab Buleleng sebenarnya sudah mengalokasikan dana sebanyak Rp 60,96 miliar untuk membayar iuran KIS pada tahun 2021 mendatang.

Namun berdasarkan pagu indikatif yang diberikan oleh Pemprov Bali, alokasi iuran untuk KIS dari Pemprov Bali hanya sebanyak Rp 52, 87 miliar.

“Kita kan ada regulasi tersendiri untuk iuran ini. Bahwa untuk iuran KIS, 51 persen biaya ditanggung Pemprov Bali. Sisanya yang 49 persen ditanggung Pemkab. Karena yang dipasang oleh provinsi Rp 52, 8 miliar, otomatis yang sudah kami pasang harus kita turunkan. Karena kalau melebihi itu, jelas menyalahi regulasi,” kata Sugiartha.

Bukankah hanya cukup untuk 10 bulan saja? Sugiartha pun tak menampiknya.

Menurut Sugiartha hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Buleleng dan Dinas Sosial Buleleng.

Rencananya ada beberapa penerima bantuan iuran dari APBD Buleleng yang akan dialihkan ke APBN. Sehingga dana yang dipasang bisa mencukupi kebutuhan iuran hingga akhir tahun. 

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP