alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Badung Siap Ikuti Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing TKDD

09 Februari 2021, 18: 35: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Pemkab Badung, Sekda Adi Arnawa,Penanganan Covid-19, Refocusing TKDD, Kemendagri, Dana Desa, anggaran,

Sekda Adi Arnawa saat mengikuti Vidcon terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing TKDD Tahun Anggaran 2021 dari Puspem Badung, Selasa (9/2) (Humas Pemkab Badung for Radar Bali)

Share this      

MANGUPURA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dari Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Selasa (9/2).

Didampingi Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunarta, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Inspektur Luh Suryaniti, Kabag Pemerintahan I Dewa Gede Sudirawan dan perwakilan perangkat daerah terkait lainnya. Vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Plh. Sekjen Kemendagri Hamdani dengan narasumber yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah dibolehkan melakukan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebagai ketentuannya, realokasi dan dana recofusing dan penggunaan DBH bisa dilakukan apabila pemerintah daerah tidak menerima DAU Tahun Anggaran (TA) 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi,.

“Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi,pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD,”tegasnya.

Selain itu, Pemerintah juga dapat menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Desa dan DAK Fisik.

“Seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan ketentuan mengenai penggunaan TKDD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Selanjutnya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menilai, PPKM tidak efektif, ekonomi turun sedangkan Covid-19 tidak, serta mobilitas masyarakat masih tinggi.

Luasnya negara Indonesia dan banyaknya penduduk Indonesia berdampak kepada kompleksitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kedepannya PPKM Mikro yang dimulai 9- 22 Februari ini skema pembiayaannya dimana kebutuhan tingkat desa didanai oleh APBDes, kebutuhan tingkat kelurahan didanai APBD kabupaten/kota, kebutuhan Babinsa/Bhabinkamtibmas didanai dari anggaran TNI/POLRI.

Penguatan testing, tracing, treatment didanai Anggaran Kemenkes/BNPB, APBD Provinsi, kabupaten/kota dan kebutuhan bantuan hidup dasar didanai anggaran Bulog/Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperin, Kemenkes. Nantinya di tiap desa dan kelurahan akan didirikan Pos Komando yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah,” ujarnya.

Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian juga memaparkan, Surat Edaran Dirjen Perimbanagn Keuangan (DJPK) Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengarahkan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

“Tata cara pergeseran anggaran TKDD adalah pertama reformulasi Sub Kegiatan pada Kecamatan maupun SKPD lainnya dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, selanjutnya hasil reformulasi disusun dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pergeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, atas pemaparan narasumber, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan siap mengikuti tata cara yang sudah ada, karena sudah jelas darimana sumber anggaran dan pendanaannya.

“Kedepan kita harus mengingatkan dan menjelaskan tata cara yang sudah di tetapkan oleh Kemendagri kepada setiap kepala desa maupun lurah. Karena kunci dari PPKM mikro ini adalah koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari kelian, kepala desa/lurah, satuan perlindungan masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satuan Pol PP, Tim Penggerak PKK , posyandu , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga kesehatan dan karang taruna serta relawan lainnya,” ujarnya.(humas pemkab badung/adv)

(rb/dwi/pra/JPR)

 TOP