alexametrics
Selasa, 09 Mar 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Perajin Akui Perpres Nomor 10/2021 Belum Mampu Naikkan Harga Arak Bali

Harga Kalah Saing dengan Arak Non Tradisional

23 Februari 2021, 19: 01: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Perpres penanaman modal, perajin arak, arak bali, minuman beralkohol, minumas Fermentasi, destilasi arak bali, minuman tradisonal bali, Perpres 10/202

Ilustrasi arak Bali (Dok Radar Bali)

Share this      

KARANGASEM – Meski disambut baik oleh para perajin, namun berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ternyata belum mampu meningkatkan harga minuman fermentasi atau destilasi khas Bali.

Sebaliknya, ditengah optimisme para perajin, harga minuman fermentasi atau destilasi khas Bali seperti arak Bali justru anjlok dan kalah saing dengan arak non tradisional.

Seperti diakui tokoh masyarakat di Desa Sidemen, Karangasem, I Nyoman Masta. Sebagai salah satu desa penghasil arak tradisional, ia mengaku lega dengan berlakunya Perpres 10/2021.

"Kalau kami baca Perpres, memang melegakan dan kami positif menyambut itu. Namun disisi lain, ada beberapa hal yang harus konsisten dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi radarbali.id,  Selasa (23/2).

Menurutnya, dengan sudah berlakunya perpres, pihaknya berharap adanya upaya khusus untuk menjaga proses fermentasi dan destilasi secara tradisional dan sudah dilakukan secara turun temurun oleh para petani atau perajin arak.

"Ketika ada praktek tidak sesuai tradisional, kami minta agar dilarang," tegasnya.

Sebab, menurut Masta, kenyataan di lapangan, ada sejumlah arak non tradisional Bali ataupun sejenisnya yang marak beredar di masyarakat diduga tak memiliki asal usul yang jelas.

Baik dalam hal asal, proses pembuatan, maupun bahan baku yang digunakan.

Lebih buruknya, harga minuman arak non tradiaional itupun dijual dengan harga yang tak masuk akal dan kemudian membuat para perajin arak ini pusing tujuh keliling, karena arak hasil produksi perajin arak Bali tak laku di pasaran.

"Itu kenyataan di lapangan. Arak herbal (minuman berbahan baku tuak kelapa) jadi tak laku. Tetapi di lapangan, entah arak dari mana dan bahan baku dari apa bisa beredar dengan harga murah. Misalnya, arak kami jual 15 ribu, eh ada arak dari luar lain yang asal usulnya tidak jelas dijual dengan harga 10 ribu," ungkapnya.

Petani atau perajin arak jadi merugi dong?

"Kondisi kami disini memang memprihatinkan. Disini, arak yang kami jual sudah berjubel karena tidak ada yang mau beli. Karena persaingan harga dengan arak luar, ada pengerajin arak disini yang juga terpaksa menjual dengan harga murah," tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2020 memang telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali, standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan krama Bali.

Dampak dari Pergub tersebut memang membuat arak banyak yang beredar. Namun di sisi lain. persaingan semakin tak sehat dan menyebabkan harga arak tradisonal hasil produksi perajin  jatuh.

Jatuhnya harga arak Bali itu, salah satunya disebabkan karena banyaknya  produksi arak non tradisonal yang dijual di pasaran dengan bahan baku maupun asal usul yang tidak jelas.

(rb/ara/pra/JPR)

 TOP