alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radarbali
Home > Features
icon featured
Features
Mengenang Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A

Menuju Desa Adat Berdaulat dan Adat yang Membebaskan

Oleh: I Ngurah Suryawan*

02 Maret 2021, 19: 07: 08 WIB | editor : ali mustofa

Pak Parimartha duduk menghadap dengan saya saat kami berdiskusi pada 7 November 2019 di Kantor WaRC.

Pak Parimartha duduk menghadap dengan saya saat kami berdiskusi pada 7 November 2019 di Kantor WaRC. ((Foto: I Ngurah Suryawan))

Share this      

SEBELUM pandemi Covid-19, sekira September hingga November 2019, saya bersama kawan-kawan di Warmadewa Research Centre (WaRC) di Universitas Warmadewa Bali intensif berdiskusi tentang dinamika desa adat dan dinas di Bali dalam rentangan sejarah. Mengisi diskusi-diskusi itulah, Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A, atau Pak Parimatha, begitu kami biasa menyapanya, begitu aktif menemani proses diskusi persiapan penelitian tentang desa tersebut. Tapi pandemi kemudian hadir dan kami mengganti tema penelitian menjadi kebijakan Bali pada masa pandemi Covid-19.

Pak Parimartha juga kami undang untuk menulis buku tentang penguatan desa adat yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa. Saat rapat pertama kali setelah disepakati membuat buku kumpulan tulisan, beliau adalah penulis yang pertama kali mengumpulkan tulisan.

Dalam rapat kecil tersebut, beliau langsung menyerahkan naskah ketikan sebanyak 20-an halaman kepada saya. “Ne bapak maluan kumpul (ini bapak lebih duluan mengumpulkan tulisan),” ujarnya pelan.

Buku tersebut kemudian diterbitkan dengan judul Menabur Pesona, Menuai Kuasa: Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali (2020). Tulisannya memberikan kontribusi yang sangat penting dari perspektif historis untuk menelusuri dinamika desa adat dalam berbagai pangkuan kekuasaan.      

Pak Parimartha memberikan wawasan yang luas dari perspektif historis yang memang menjadi keahliannya. Cakrawalanya membentang luas dengan pengalaman membaca dan menganalisis sumber-sumber primer. Sikap akademiknya yang “nasionalis” menjadi pelajaran penting bagi saya dan kita semua, tentunya.

Beliau sering berkunjung ke WaRC, mengajak diskusi, dan saya catat juga menyampaikan beberapa pesannya untuk studi-studi tentang desa ke depannya. Tentu saja saya meyakini, pesan beliau adalah hasil dari pergulatan panjang keterkaitan beliau dengan sumber-sumber sejarah saat menulis tentang Sunda Kecil dan sudah tentu tentang sejarah dan dinamika desa adat dan dinas di Bali.

Mengenang berpulangnya beliau ke tanah wayah pada Selasa, 16 Februari 2021, saya mencoba merekam kenangan belajar dari beliau. Terlebih dari itu, saya merasakan beliau memiliki kegundahan teramat sangat terhadap fenomena salah satu fokus kajian beliau: desa adat dan dinas. Saya mendengar beberapa kegelisahan sekaligus juga harapan beliau akan kokohnya desa adat yang “otonom” tanpa mau didikte oleh kekuasaan. Saya akan mencoba mengenang Pak Parimartha dari keterhubungan pemikiran kami dan refleksi bagi kita untuk melangkah ke depan.

Poster diskusi Bersama dengan Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A di Kantor WaRC pada 28 November 2019

Poster diskusi Bersama dengan Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A di Kantor WaRC pada 28 November 2019 ((Foto: Dokumentasi WaRC))

Dualitas bukan Dualisme

Saya ingat sekali saat itu adalah 7 November 2019. Saya menuju kantor WaRC dan Pak Parimartha sudah duduk dengan tenang dengan berpakaian adat Bali. Saya mengatur napas setelah menaiki tiga lantai. Ternyata saya sudah ditunggu.

Pagi itu kami memulai diskusi yang hangat tentang desa adat. Saya ingat sekali beliau membantah dengan suara yang agak tinggi saat saya menggunakan kata dualisme desa di Bali. Baginya itu kesalahan fatal. Pak Parimartha menganggap yang lebih sahih secara konsep adalah dualitas. Mengapa?

Dualisme desa mengacu kepada pertentangan dan perbenturan yang terjadi antara desa adat dan desa dinas di Bali. Konsep dualisme mengacu kepada dua konsep prinsip atau substansi, dalam hal ini dua desa (adat dan dinas) yang saling bertentangan.

Dualitas adalah kata yang tepat untuk menunjukkan relasi desa adat dan desa dinas pasca-terintegrasinya komunitas (desa-desa) adat ke dalam institusi negara Indonesia. Jika di daerah-daerah lainnya desa adat diterabas habis, tidak demikian dengan Bali. Pondasi ideologi yang ditanamkan pemerintah kolonial Belanda betul-betul merasuk hingga Bali pascakolonial. Pak Parimartha yang faham betul konteks tersebut justru melihat bahwa dualitas desa itulah yang menjadi modal sosial masyarakat Bali dalam menghadapi transformasi sosial.

Kelahiran kedua desa ini, jika ditelisik dari segi historis, sangat kental dengan nuansa penerapan politik kontrol dan paradigma pemikiran orientalisme kolonialistik dari Belanda pada zamannya. Setelah penaklukan yang membabi buta dalam perang puputan di Jagaraga, Klungkung, dan Badung, agar kekejaman intervensinya dilupakan orang, rezim kolonial Belanda berusaha menampilkan suatu gambaran positif dari kebijaksanaan kolonialnya di Bali. Caranya adalah dengan melakukan pencitraan yang didasarkan pada pelestarian budaya Bali berikut promosinya melalui pariwisata.

Buku terbitan Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa tentang penguatan desa adat. Tulisan dari Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A menjadi bagian yang sangat penting dari perspektif historis.

Buku terbitan Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa tentang penguatan desa adat. Tulisan dari Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A menjadi bagian yang sangat penting dari perspektif historis. ((Foto: Dokumentasi Lemlit Unwar))

Maka mulailah masa mematikan, yang tampak rust en orde (damai dan tertib) pada tahun 1908–1942, namun sebenarnya berlangsung semu. Semu karena pada masa inilah rezim kolonial Belanda menancapkan ideologinya dalam membentuk Bali, yang berlangsung di desa.

Mengevaluasi cara kekerasan yang dilakukannya untuk menumpas perang puputan, Belanda melaksanakan kebijakan yang tampak “menjaga dan melestarikan” Bali, namun sebenarnya mengontrol Bali sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ketertiban dan kedamaian yang berlangsung semu memudahkan rezim kolonial untuk melancarkan praktik-praktik penguasaannya terhadap Bali.

Pemerintah kolonial Belanda mencemaskan Bali dipengaruhi oleh bangkitnya “komunisme” dan “nasionalisme” yang ada di Jawa dan daerah-daerah di luar Bali. Kedamaian dan ketertiban semu tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan kebijakan memulihkan “tradisi” Bali, Baliseering, Balinisasi Bali atau “membalikan Bali”.

Proyek ini menuntut dihidupkannya kembali bahkan menciptakan kembali berbagai praktik kultural, religius dan hukum yang “tradisional” (tetapi sudah melalui proses seleksi untuk kepentingan penguasa) yang mendukung citra Bali yang tradisional. Dari hasil catatan lapangan pejabat kolonial, maka dibuatlah penggambaran bahwa masyarakat Bali adalah orang yang mempunyai minat pada seni, budaya, agama, tari, musik, lukis, ukir, upacara, festival ketimbang “berpolitik” (Robinson, 2006: 8).

Tidak terkecuali dengan desa-desa di Bali yang sebelumnya bernama karaman. Pak Parimartha dengan detail dan lugas menyebutkan bahwa sarjana-sarjana Belanda tentang desa (F.A. Leifrink dan V.E. Korn) menancapkan pengaruh penting dalam studi kebudayaan Bali. Mereka faham betul bagaimana menggali pengetahuan dasar kebudayaan Bali dan perlahan namun pasti memasukkan pengaruhnya. Mengkontruksi desa-desa di Bali sebagai dorps republiek (republik desa) juga upaya pemerintah Belanda untuk menancapkan kekuasaannya pada desa-desa di Bali.

Membangun konstruksi sebagai desa-desa yang merdeka dan otonom berkontribusi besar untuk menunjukkan Bali yang otentik, eksotik, sekaligus memiliki potensi budaya yang harus dilestarikan. Cara melestarikannya sudah juga disiapkan formulanya oleh Belanda melalui ideologi Baliseering.

Pak Parimartha menyadari betul cengkraman ideologi kekuasaan tersebut. Beliau menyatakan bahwa upaya-upaya Belanda dalam menanamkan kekuasaanya di Bali dilakukan dalam dua aspek. Aspek pertama yaitu dalam strategi politik yang dilakukan oleh birokasi pemerintah Belanda dengan menjalankan kebijakan pemerintah colonial terhadap Bali yaitu Baliseering. Aspek kedua adalah legitimasi ilmiah atau akademik yang dikerjakan oleh para sarjana Belanda yang memiliki pengaruh di negeri Belanda sendiri dan juga merangkap sebagai birokrasi colonial (Catatan diskusi dengan Prof. Parimartha, 28 November 2019).

Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A menjelaskan silang sengkarut posisi di desa adat dan dinas di Kantor WaRC pada 28 November 2019.

Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A menjelaskan silang sengkarut posisi di desa adat dan dinas di Kantor WaRC pada 28 November 2019. ((Foto: Dokumentasi WaRC))

Desa Adat Berdaulat

Euphoria adat yang terjadi sejak pasca-reformasi 1998 dan kembali menguat belakangan ini di Bali perlu dicermati secara critical. Berbagai macam kepentingan silih berganti mengkooptasi desa adat. Bukan hanya hasrat untuk menjadikan adat, agama, dan budaya Bali “lestari”, pemerintah kolonial Belanda juga menanamkan pengaruhnya dengan ideologi mentradisionalisasi Bali untuk dikontrol demi kepentingannya. Belanda mewarisi sistem kerajaan pada saat itu. Belanda mengadopsi wakil raja di tingkat desa yang kemudian dikenal dengan sebutan perbekel (ditulis: parbakal). Bedanya, kalau pada masa kerajaan, perbekel dipilih dan ditetapkan oleh raja, tetapi masa kolonial, seorang perbekel diangkat oleh pemerintah Belanda dengan memberikan imbalan berupa gaji (Parimartha, 2013).

Jika dirunut ke belakang, beberapa desa-desa kuno yang ada di Bali masih mampu untuk bernegosiasi dengan raja. Pada negosiasi inilah dipertunjukkan kemandirian dan “kemerdekaan” desa untuk berhadapan dengan raja. Desa-desa di Bali pada masa kerajaan bisa saja membangkang dengan tidak mau tunduk dengan satu kerajaan. Hal inilah yang oleh Pak Parimartha disebut dengan metilas. Sikap desa yang hengkang, tidak mau tunduk dan meminta perlindungan kerajaan lainnya. Desa mampu bernegosiasi dengan kerajaan dan bisa memutuskan untuk membangkang terhadap kerajaan. Hingga kemudian pemerintah kolonial Belanda masuk dan memutus relasi kerajaan dengan desa-desa pengikutnya.     

Raja dalam posisi mencegah terjadinya hal demikian bukannya tanpa strategi. Biasanya ada utusan yang ditempatkan di desa-desa yang dianggap rawan lepas. Utusan ini tidak untuk mempengaruhi politik lokal tetapi berlaku sebagai warga biasa yang sekiranya, dalam proses pengambilan keputusan, bisa mencegah terjadinya metilas. Utusan ini disebut menjalankan laku mendesain. Dengan demikian, desa tetap otonom namun raja juga bisa mencegah terjadinya upaya melepaskan diri dari desa-desa tertentu (Catatan diskusi dengan Pak Parimartha, 7 November 2019).

Fakta historis membuktikan bahwa kedua desa ini (adat dan dinas) berjalan beriringan. Saling mendominasi pernah terjadi karena tendensi kekuasaan di dalamnya pada masa Orde Baru, saat masyarakat adat betul-betul dikooptasi untuk kepentingan negara melalui desa-desa dinas. Namun bandul berbalik pasca-Reformasi 1998. Setelah ditekan dalam ketidakadilan pada masa kekuasaan Orde Baru, masyarakat adat bangkit pasca-Reformasi 1998.

I Ngurah Suryawan

I Ngurah Suryawan (ISTIMEWA)

Adat menjadi kata sakti sekaligus sangat fluid (cair) untuk berbagai macam kepentingan para elit masyarakat. Adat lantas menjadi sebuah alat yang berfungsi ganda, di satu sisi untuk menegaskan adanya ketidakadilan di masa lalu yang harus dibereskan, namun pada sisi lain sebagai jalan untuk mengamankan posisi-posisi yang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan di daerah setelah era Soeharto berakhir (Hanley dan Davidson, 2010: 18). Implikasi lain yang serius adalah implikasi adat sebagai alat etnoteritorialisasi selain sudah tentu risiko manipulasi para elit terhadap adat untuk tujuan politik dan ekonomi (Li, 2010: 405).        

Pak Parimartha sungguh sangat khawatir dengan gerakan etnonasiolisme berbalut adat. Tendensi ke arah itu sudah dideteksinya sejak awal. Kegundahannya berdasarkan pada visi politiknya yang melihat bahwa desa adat harus dikontekstualisasi fungsi dan perannya pasca-kooptasi Belanda dan rezim otoritarian Orde Baru. Pada momen inilah bagi Pak Parimartha negosiasi Kebalian harus dimaknai secara lebih luas. Negosiasi yang dimaksudkan adalah menjadikan desa adat sebagai alat control dari negara. Karena visi tersebut, desa adat yang mandiri, independent, dan “merdeka” menjadi sebuah keniscayaan. Lebih dalam lagi adalah menjadikan adat berdaulat dengan sumber daya yang dimilikinya untuk bernegosiasi dengan kuasa supra-desa seperti negara, investasi. Tidak hanya itu, fragmentasi di internal adat juga menjadi problematika yang harus diperhatikan.        


Pak Parimartha, kesan saya, sangat berharap desa adat yang mampu bernegosiasi, tawar-menawar dengan negara dan institusi supra-desa yang hadir untuk hasrat “memberdayakan” dan “melestarikan” desa adat. Tantangan kita bersama adalah bagaimana menjadikan adat yang bukan membelenggu komunitasnya tapi mendengar keluhan dan napas perubahan yang bergejolak di tengah rakyatnya.  Tujuan Bali ke depan adalah mengkontekstualisasikan adat. Juga menjadikan adat yang progresif, dinamis, peka dengan perubahan, dan dengan demikian juga membebaskan.

______________

*) Antropolog/ Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Warmadewa. Peneliti di Warmadewa Research Centre (WaRC).  

(rb/yor/mus/JPR)

 TOP