alexametrics
Jumat, 07 May 2021
radarbali
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Buntut Pemasangan Spanduk Protes

Mediasi Antara Perumda dengan Warga Desa Adat Banyuasri Buntu

10 April 2021, 23: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Kisruh Pasar Banyuasri, mediasi, Perumda, Warga Banyuasri, Polres Buleleng, Pemkab Buleleng, pemasangan spanduk protes,

Warga Banyuasri mendatangi Kantor Pengelola Pasar Banyuasri, Sabtu (10/4) (Eka Prasetya)

Share this      

SINGARAJA– Pemerintah akhirnya merespons protes yang dilakukan warga Banyuasri.

Bahkan, atas munculnya protes dari warga, pemerintah (Pemkab Buleleng) langsung melakukan proses mediasi di Kantor Unit Pengelola Pasar Banyuasri, Sabtu (10/4).

Mediasi dilakukan setelah warga melakukan aksi pemasangan spanduk protes di depan DPRD Buleleng dan di pintu masuk Pasar Banyuasri.

Baca juga: Tragis, Rumah Warga Rendang Ludes Terbakar, Korban Rugi Ratusan Juta

Mediasi itu berlangsung sejak pukul 08.00 WITA.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pihak. Diantaranya Kelian Desa Adat Banyuasri Nyoman Mangku Widiasa; Kapolsek Kota Singaraja Kompol Dewa Ketut Darma Ariawan;

Kasat Pol PP Buleleng Putu Artawan; Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Sandhiyasa;

Dirut Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng Made Agus Yudiarsana; dan pihak lainnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Bali, proses mediasi berlangsung dengan alot.

Bahkan, hingga pukul 11.00 siang, tak ada keputusan yang dapat disepakati oleh para pihak.

Akibatnya, mediasi antara pihak Perumda Pasar dengan pihak desa adat berakhiri tanpa hasil alias menemui jalan buntu.

Kelian Desa Adat Banyuasri Nyoman Mangku Widiasa mengatakan, warganya ingin mendapat hak bekerja di areal pasar.

Menurutnya, ada 54 orang warga yang mengajukan hak tersebut.

Sebanyak 19 orang diantaranya adalah warga yang dulunya mengelola parkir di sisi utara pasar, sementara 35 orang lainnya merupakan warga yang juga membutuhkan pekerjaan.

“Kami harap permohonan warga kami agar bisa bekerja di sini, bisa dikabulkan. Paling tidak menjadi jaga parkir, penjaga keamanan, atau petugas kebersihan.

Karena masyarakat kami sangat membutuhkan dan berharap sumber penghidupan,” kata Widiasa.

Ia juga meminta agar Perumda Pasar menunda penerapan parkir elektronik. Karena akan memicu massalah baru.

“Sekarang kami menunggu keputusan pak bupati. Semoga beliau bisa memberikan keadilan pada masyarakat.

Saat ini kami hanya bisa meredam masyarakat agar tidak terjadi konflik.

Jangan sampai rusuh, karena kita masyarakat yang bermartabat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Made Agus Yudiarsana, mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keputusan pada warga.

Sebab perusahaan harus berkoordinasi pada bupati selaku pemilik perusahaan serta pemilik aset.

“Apapun keputusan beliau tentu akan kami jalankan,” kata Agus.

Ia mengaku perusahaan sebenarnya sudah berencana menerima warga bekerja di dalam pasar. Hanya saja tidak seluruh warga bisa menerima.

Sebab pekerjaan yang tersedia juga terbatas. Perusahaan hanya bisa menerima 10 orang dengan rincian 4 orang bertugas sebagai penjaga parkir,

3 orang bekerja sebagai penjaga keamanan, dan 3 orang lainnya sebagai petugas kebersihan.

“Kalau masalah pengelolaan parkir, tentu bukan ranah kami. Sebab dulu kerjasamanya kan dengan Dinas Perhubungan.

Kami tentu tidak mungkin mengintervensi kerjasama para pihak di sana.

Kami juga nggak ngerti kenapa larinya justru ke pasar,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Banyuasri melakukan aksi pemasangan spanduk sebagai bentuk protes.

Spanduk itu dipasang di depan DPRD Buleleng dan di pintu masuk Pasar Banyuasri.

Protes itu dilakukan gara-gara Perumda Pasar tidak mengakomodasi warga sebagai pekerja di dalam pasar.

Terlebih saat ini pasar tumpah sudah masuk ke areal pasar, sehingga warga kehilangan sumber mata pencaharian. Setidaknya dari pengelolaan parkir.

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP