alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Warga Dukung Keputusan Bupati Tunda Pembangunan Limbah B3

05 Mei 2021, 21: 45: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

limbah B3, Pemkab Jembrana, Bupati Nengah Tamba, Warga Pengambengan, tunda pembangunan,

NEGARA- Warga Desa Pengambengan yang menolak pabrik pengolahan limbah B3, menghormati keputusan Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang meminta agar tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi yang akan dibangun pabrik.

Pihak perusahaan juga diminta untuk menghormati keputusan bupati agar tidak memancing situasi yang tidak kondusif di Jembrana.

Menurut Adi, salah satu warga Desa Pengambengan yang menolak pabrik pengolahan limbah B3, warga tetap dengan tuntutan agar pabrik pengolahan limbah B3 tidak dilanjutkan.

Baca juga: Jaksa Kejati Bali Beri Penyuluhan Siswa SMAN 2 Semarapura

Kalau bupati meminta agar tidak ada aktivitas pembangunan agar situasi kondusif, menyambut baik dengan sikap bupati.

"Kami bersyukur bupati menghormati kami yang sedang menjalankan ibadah," terangnya.

Adi juga meminta pihak perusahaan yang akan membangun agar menghormati keputusan Bupati Jembrana.

Apabila tidak menghormati keputusan bupati, maka warga meminta bupati menindak tegas karena warga menilai sebagai bentuk pelanggaran.

"Trigernya perusahaan yang akan membuat pabrik. Karena kalau perusahaan tetap melanjutkan aktivitas pembangunan warga tidak akan diam," ungkapnya.

Menurut Adi, saran dari bupati agar mengajukan gugat pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Karena secara normatif, seluruh izin perusahaan untuk membangun pabrik pengolahan limbah B3 sudah lengkap, sehingga salah satu jalan adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

"Tetap lanjut ke PTUN, karena memang akan mengajukan ke PTUN," tegasnya.

Pengajuan gugatan ke PTUN, sebenarnya langkah dilematis. Menurutnya, proses pembangunan pabrik yang diajukan perusahaan hingga keluar izin saat pemerintahan sebelumnya.

Saat Bupati Jembrana I Putu Artha, jika mengajukan gugatan ke PTUN, maka yang akan digugat adalah bupati yang sekarang, I Nengah Tamba.

"Kalau mengajukan gugatan ke PTUN, maka yang digugat adalah bupati sekarang. Kami sayang dengan bupati (I Nengah Tamba), sebagai pemimpin dan orang tua kita. Tapi harus kita lakukan untuk mencari keadilan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, bahwa mengenai pembangunan pabrik pengolahan B3 secara normatif sudah mengantongi syarat-syarat untuk pembangunan.

Karena izin Amdal hingga izin mendirikan bangunan sudah dikeluarkan. Karena itu pemerintah kabupaten Jembrana tidak bisa serta merta mencabut izin.

Misalnya, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten. Karena dalam membuat keputusan untuk mencabut harus dikaji lebih mendalam lagi agar tidak menimbulkan masalah lain.

"Saya harus menghargai juga keputusan bupati sebelumnya. Karena mengenai pabrik limbah B3 ini semua proses perizinan selesai pemerintahan sebelumnya," terangnya.

Pada saat bersamaan, sebagai bupati Jembrana, harus mendengar dan menghargai masyarakat Desa Pengambengan yang menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan pabrik pengolahan B3.

 "Makanya susah ini, ibarat makan nangka. Ngak makan tapi dapat getahnya saja. Izin sudah keluar, satu sisi masyarakat menuntut," terangnya.

Karena itu, satu-satunya jalan adalah agar dipermaklumkan pada perusahaan yang akan membangun untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan biar situasi Jembrana kondusif, khususnya di Desa Pengambengan. 

"Jangan melakukan aktivitas, biar suasana kondusif. Apalagi hari raya. Hargai hari raya agar situasi kondusif," terangnya.

(rb/bas/pra/JPR)

 TOP