alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Giliran Anggaran DPRD Badung Dipangkas

08 Juni 2021, 16: 15: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

Anggaran, DPRD Badung, dipangkas, rasionalisasi anggaran,

Anggaran DPRD Badung dipangkas karena keuangan Badung kocar-kacir. (IST)

Share this      

MANGUPURA — Dampak covid-19 terhadap Kabupaten Badung kian terasa. Perlahan sejumlah anggaran dirasionalisasi. Sebab, di tengah pandemi ini pendapatan asli daerah (PAD) Badung anjlok karena penyumpang terbesar dari sektor pariwisata.

Bahkan untuk sejumlah program kegiatan  DPRD Badung juga dilakukan rasionalisasi anggaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh koran ini ada sejumlah kegiatan dewan Badung  yang dirasionalisasi. Seperti untuk kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Badung dikabarkan akan dihilangkan.

Baca juga: Dua Subak Rebutan Air, Anggota DPRD Bali Bilang Sabar

Perjalanan dinas DPRD ke luar dan ke dalam daerah dipotong 50 persen di luar realisasi.  Selain itu tunjangan perumahan dan transportasi DPRD dikabarkan dipotong sebesar Rp 10 miliar.

Sekwan I Gusti Made Agung Wardika mengakui  untuk alokasi anggaran di DPRD Badung tentu mengikuti dari arahan Bupati Badung. Namun untuk di DPRD Badung tidak ada pemangkasan anggaran secara gradual.

“Intinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keuangan daerah, ” terang Sekwan Badung Agung Wardika dikonfirmasi, Senin (7/6).

Selain itu beredar kabar bahwa tunjangan perumahan dan transportasi dewan dipangkas Rp 10 miliar, pokir ditidakan dan juga perjalanan dinas dipotong 50 persen.

Agung Wardika mengakui untuk perjalanan dinas menyelesaikan dan diefektifkan.  Sehingga kebutuhan betul-betul riil sesuai amanah undang-undangan untuk  memperlancar tugas pokok dan fungsi dewan.

“Sekarang kegiatan kita tidak sama pola sebelum pandemi, jelas berkurang kegiatannya dan batasi. Kami bersama pimpinan sangat selektif untuk melakukan kegiatan. Kita pahami betul kondisi keuangan daerah dan  kita ikuti itu. Bahkan dengan kondisi ini pimpinan dewan sudah memahami,” bebernya.

Namun untuk tunjangan perumahan dan transportasi Dewan, ia mengakui tidak mungkin ada pemotongan.  Sebab pada anggaran awal atau appraisal, hasil appraisal di bawah pagu anggaran yang dipasang di APBD induk.

Untuk itu, pihaknya menyesuaikan dan  pada bulan April sudah dibayarkan. 

“Pemangkasan tunjangan perumahan dan transportasi tidak ada pemangkasan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga amanah undang-undang,” terangnya.

Sementara kabar penghilangan kegiatan Pokir Dewan, ia tak berani memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab Pokir itu kebijakan Bupati dan ada kewenangan Bappeda Badung.

“Untuk pokir saya tidak ada kewenangan untuk menjawab,” terangnya.

Lebih lanjut, penyesuaian anggaran ini masih berproses di TAPD. Sebab realokasi anggaran ini benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas.

“Sekarang kami masih berproses untuk itu. Intinya yang jelas tidak ada pemangkasan secara gradual,” pungkasnya.

(rb/dwi/yor/JPR)

 TOP