alexametrics
Jumat, 25 Jun 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Lakukan Sidak, DPRD Gianyar Ungkap Ada Pengusaha Kelabuhi Izin

10 Juni 2021, 17: 45: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

DPRD Gianyar, gelar sidak, tempat usaha, Gianyar, usaha tak berizin, mengelabuhi izin,

Komisi I DPRD Gianyar saat melalukan sidak ke tempat usaha di Gianyar, Kamis (10/6). (IST)

Share this      

GIANYAR - Komisi I DPRD Gianyar menggelar monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah tempat usaha di Gianyar. Dewan menemukan ada usaha yang belum mengurus izin hingga mengelabui izin. Dewan pun mendorong pengawasan izin usaha.

Ketua Komisi I DPRD Gianyar,  Nyoman Amerthayasa, Kamis (10/6) mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta teliti mengecek Izin Mendirikan Bangunan (IMB) industri maupun fasilitas akomodasi yang sedang dibangun. 

Dalam monev yang digelar, dewan sempat mengecek pabrik linting rokok yang melakukan perubahan dan perluasan bangunan. Di lokasi itu tidak ada masalah.

Baca juga: Polisi Menduga Mia Depresi dan Terjun dari Tebing Setinggi 115 Meter

Kemudian, saat monev di sebuah hotel, dewan melihat IMB yang mencantumkan 20 vila. Namun di lapangan, dewan justru melihat ada 28 vila. Tentu ada dugaan mengelabui perizinan.

"Ini kelebihan bangunan vila dibandingkan izin yang dimohon," ujarnya.

Di samping itu, hotel dengan 28 vila juga menggunakan Air Bawah Tanah (ABT) dengan kedalaman 100 meter. Namun, pemilik hotel belum bisa menunjukkan izin (ABT). 

Selanjutnya, dalam sidak ke hotel di wilayah Kecamatan Payangan, sedang proses pembangunan. Kontraktor yang membangun belum bisa menunjukan IMB. 

Mereka mengklaim owner telah mengantongi IMB. Akan tetapi, hotel yang disidak mandeg karena pandemi Covid-19. 

Terkait temuan itu, Dewan mendesak OPD terkait memperhatikan hal itu. Tidak hanya Dinas Perizinan, OPD yang berkaitan adalah Satpol PP, PUPR berkaitan Tata Ruang hingga Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Instansi terkait wajib mengecek investor atau perusahaan yang sedang melakukan proses pembangunan, bangunan fisik sudah selesai, atau usahanya sudah beroperasi," pintanya.

Ketika izin diterbitkan, lanjut dia, OPD terkait juga kembali mengkroscek bangunan tersebut.

"Ketika izin sudah turun, perlu dilakukan pengecekan ke lapangan. Apakah bangunan yang dibuat sesuai dengan IMB," pungkas dia.

(rb/dra/yor/JPR)

 TOP