alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radarbali
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Kebijakan, Vaksin, dan Restrukturisasi untuk Pemulihan Ekonomi Bali

11 Juni 2021, 08: 34: 34 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

pemulihan ekonomi bali, krisis ekonomi, pariwisata bali, ekonomi kreatif, gubernur Wayan koster, vaksinasi, kebijakan spasial, restrukturisasi, pelaku

Ki-Ka : Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno; Gubernur Bali Wayan Koster. (Dok. Jawa Pos)

Share this      

HAMPIR setahun lebih, pariwisata Bali mengalami paceklik akibat terdampak pandemi Covid-19.

Akibat wabah Corona, perekonomian di Bali menjadi daerah paling terpuruk dan

mengalami kontraksi sangat dalam.

Baca juga: Tour De Java, PSIM, Persis, dan Barito Putera Jajal Serdadu Tridatu

Sesuai data, pertumbuhan perekonomian di Bali mengalami kontraksi dengan minus 9, 3 % (2020).

Kemudian, dengan belum meredanya pandemi, ekonomi Bali lagi-lagi merosot minus 9, 8 %, pada triwulan pertama 2021.

Lalu apa saja tantangan dan capaian pemerintah terkait kondisi ini, dan bagaimana upaya untuk kembali membangkitkan pariwisata Bali setelah diterjang gelombang pandemi Covid selama setahun lebih?

----------------------------------

SEJUMLAH upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk bisa “menyelamatkan” Bali dari krisis ekonomi.

Untuk mempercepat pemulihan perekonomian, Bali butuh kebijakan khusus yang bersifat spasial.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan sangat mendukung kebijakan spasial untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk akibat terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Teten, dengan potensi pariwisata yang dimiliki, Bali merupakan daerah yang punya posisi sangat strategis.

Bahkan, menurutnya, sebagai lokomotif pariwisata nasional, pemerintah dikatakan telah ‘berhutang’ kepada Bali dengan kontribusi besarnya bagi perekonomian nasional. 

"Kita semua wajib ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi Bali," terang Teten Masduki ketika berada di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.

Kata Teten, salah satu upayanya, Bali butuh kebijakan khusus yang bersifat spasial dalam bentuk fiskal.

Lebih lanjut, Teten menyebut ada 3 (tiga) fase kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu fase pandemi, survival, dan fase transformasi.

Di masa pandemi, kata Teten, Bali perlu melakukan kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Kemudian pada fase survival, Teten menyatakan perlunya perubahan strategi dari 'Bali dikunjungi dunia' menjadi 'Bali mengunjungi dunia'. Artinya kata Teten, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak 'go international' dengan memanfaatkan market digital.

Untuk itu, sangat dibutuhkan pendampingan dan dorongan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

Fase transformasi Teten mengingatkan agar Bali tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu seperti keamanan dan kesehatan.

Melainkan, pihaknya mendorong kepada Bali untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam seperti kelautan dan lainnya.

“Salah satunya, transformasi bisa dilakukan pada pengemasan seni dan budaya dalam pertunjukan digital,”tukas Teten.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster tak menampik dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, Koster sependapat jika saat ini, Bali butuh segera kebijakan khusus yang bersifat spasial.

"Kondisi (krisis ekonomi) ini harus cepat diatasi dengan kebijakan khusus yang bersifat spasial untuk Bali, agar pariwisata dan perekonomian Bali tidak semakin terpuruk," ujar Gubernur Bali Wayan Koster.

Saat ini, imbuh Koster, untuk persiapan pembukaan pariwisata dan mempercepat pemulihan perekonomian di Bali, selain kebijakan khusus yang bersifat spasial.

Pencapaian program vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) menjadi bagian dari tantangan Bali.

Dikatakannya, dari pencapaian program vaksinasi. Bali telah menerima sekitar 3 juta dosis vaksin (50%) dari jumlah kebutuhan vaksin melalui Kementerian Kesehatan.

Program vaksinasi massal dilaksanakan bersinergi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota se-Bali dan didukung oleh TNI, Polri, Perguruan Tinggi, fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, hotel, dan fasilitas umum lainnya.

Hingga tanggal 6 Juni 2021, vaksinasi tahap pertama (suntikan ke-1) sudah mencapai lebih dari 1, 4 Juta orang (47%) dan vaksinasi tahap kedua (suntikan ke-2) telah mencapai lebih dari 659 ribu orang (22%).

Bali memerlukan 6 Juta dosis vaksin untuk vaksinasi 3 Juta penduduk (70%) dari jumlah penduduk Bali guna mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

Menurut gubernur, dampak vaksinasi sudah mulai terlihat dari menurunnya kasus baru Covid-19, rata-rata kurang dari 50 kasus baru per hari yang semakin menurun, tingkat kesembuhan semakin meningkat mencapai angka lebih dari 95% (diatas rata-rata nasional, 91%).

Kemudian tingkat kematian mencapai 3, 71% cendrung menurun (namun masih diatas rata-rata nasional 2, 78%), yaitu kurang dari 5 orang per hari.

Sedangkan jumlah kasus aktif mencapai kurang dari 1% yang terus menurun (di bawah rata-rata nasional 5, 24%), yaitu 473 orang (227 orang dirawat di rumah sakit dan 246 orang di isolasi/karantina).

“Bali masih memerlukan tambahan 3 juta dosis vaksin (total kebutuhan 6 juta dosis vaksin) guna menuntaskan target vaksinasi untuk 3 juta penduduk,”papar Gubernur Koster.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan sejumlah strategi untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata di Bali.

"Pemerintah akan terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Namun kita harus pastikan bahwa angka penularan Covid-19 bisa terkendali dengan baik.

PPKM skala mikro menunjukkan hasil awal yang cukup baik oleh karena itu kita akan terus tekan sehingga tidak ada kenaikan kasus," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebagai upaya pemulihan, Menteri Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi Bali sudah mengajukan dana pinjaman lunak untuk pemulihan ekonomi di Bali terutama di sektor pariwisata sebesar Rp9, 4 triliun.

Selain itu, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali diakuinya membutuhkan restrukturisasi.

“Karena begitu Bali dibuka kembali pada Juli 2021, usaha-usaha tersebut dari segi supply site membutuhkan dana untuk beroperasi kembali terutama terkait dana bantuan baik dana restrukturisasi atau pinjaman lunak,”tukas Menparekraf sebagaimana dikutip dari keterangan resminya beberapa waktu lalu. (didik d.praptono)

(rb/pra/pra/JPR)

 TOP