alexametrics
Kamis, 05 Aug 2021
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika

Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum RPP APBD TA 2020

07 Juli 2021, 20: 30: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

DPRD BALI

WTP: I Made Rai Warsa sampaikan pandangan umum Fraksi PDIP Bali (6/7). (IST)

Share this      

DENPASAR, Radar Bali- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 di Ruang Sidang Utama, Selasa (6/7). Dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, sidang tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana TA 2020 menjadi bahasa inti sidang.

Pandangan umum Fraksi PDIP dibacakan oleh mantan wartawan I Made Rai Warsa. Politisi asal Desa Payangan, Gianyar tersebut menyebut Fraksi PDIP Bali memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut oleh Pemprov Bali. “Atas penilaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021," paparnya. 

Tegas Rai Warsa opini WTP menunjukkan komitmen Pemprov Bali mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. "Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong pencapaian Predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif. Tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan," tegasnya. Fraksi PDIP meminta semua pihak menyukseskan penanganan Covid-19 di Bali lewat percepatan cakupan vaksinasi. Per 4 Juli 2021, jumlah penduduk yang divaksinasi suntik dosis pertama mencapai 2.319.581 orang (77,42%) dan dosis kedua 751.279 orang (25,08%). 

Baca juga: Beli Ganja Rp500 Ribu, Bos Rumah Produksi Asal Rusia Dituntut Sewindu

Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan I Wayan Rawan Atmaja. Sesuai pemeriksaan BPK RI, terangnya masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Mohon untuk menjadi perhatian mengingat Provinsi Bali berturut-turut mendapat WTP namun di sisi lain ada kelemahan sistem pengendalian," paparnya. 

Fraksi Gerindra Bali memaparkan perkiraan angka pengangguran mencuat di Bali lewat penyampaian Ketut Juliarta. Terangnya, hal tersebut sangat logis mengingat masyarakat Bali  banyak yang bekerja di sektor pariwisata. "Untuk itu, kami Fraksi Gerindra menyarankan saudara Gubernur agar mengalokasikan anggaran untuk mengcover tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tersebut. Bukan saja dengan stimulus BLT, tetapi juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan menyalurkan hasil usaha mereka. Kurangi proyek-proyek fisik yang bersifat mercusuar. Fokus kepada pemberdayaan ekonomi rakyat," tegasnya. 

Pandangan Fraksi Demokrat disampaikan Komang Nova Sewi Putra. Ia mencermati keluhan masyarakat dan situasi terkini setelah penerapan PPKM Darurat Covid-19 beberapa hari terakhir ini. "Sangat terasa sekali kesulitannya bagi pedagang kurang adanya pembeli dan bagi konsumen kurangnya pedagang. Sehingga situasi ekonomi di kalangan masyarakat bawah tidak berjalan dengan baik yang pada akhirnya perekonomian Bali akan semakin terpuruk," paparnya. 

Sewi Putra menambahkan kesempatan kerja di Bali juga semakin berkurang. Oleh sebab itu, eksekutif Bali dinilai perlu mencari solusi yang tidak terlalu jauh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat agar ekonomi masyarakat kembali bergulir. “Jangan sampai di sana-sini terjadi ketegangan antara pelaku ekonomi kecil dengan para petugas lapangan. Sehingga membuat situasi menjadi menegangkan dan cenderung menakutkan,” ungkapnya. 

Sementara itu, pandangan Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura dibacakan oleh Grace  Anastasia. Ia membidik serapan di bawah target. Rincinya, anggaran  belanja  daerah  yang direncanakan  sebesar  Rp  6.924.582.165.725,65 terealisasi  sebesar Rp 6.358.467.725.722,61, atau  pencapaiannya  91,82%. "Maka berdasarkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  terdapat  defisit  sebesar  Rp 639.732.426.708,12. Pencapaian di bawah target ini kembali terkait planning atau keinginan untuk menahan anggaran terkait dengan target pendapatan yang sulit  terpenuhi," jelasnya. 

(rb/ken/feb/yor/JPR)

 TOP