alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Vaksinasi Picu Kerumunan Saat PPKM Darurat, Ini Respon Pemprov Bali

15 Juli 2021, 18: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

PPKM, vaksinasi picu kerumunan, Satgas Covid-19 Bali, Dewa Indra, wantilan DPRD Bali, RSUD Wangaya, Gedung Narigraha, razia prokes, vaksinasi dihentik

BERJUBEL: Kondisi antrean panjang dan kerumunan warga saat hendak mendapatkan suntikan vaksin di Gedung Nari Graha Denpasar, Kamis (15/7) (Istimewa)

Share this      

DENPASAR –Usai di RSUD Wangaya Denpasar, antrian panjang dan kerumunan warga untuk mendapatkan vaksin kembali terjadi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha.

Bahkan antrean panjang dan kerumunan terjadi dari sejak Kamis (15/7) dini hari.

Sisi lain, petugas terus gencar melakukan razia protocol kesehatan dan penyekatan serangkaian Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca juga: Parah! Penertiban PPKM di Jembrana Salah Sasaran Tutup Usaha Esensial

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat dikonfirmasi tak menyangkal.

Ia menilai, terjadinya antrean panjang dan kerumunan, sebagai indikasi dari tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, dan tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman paparan atau penularan Covid-19.

“Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” kata Dewa Made Indra yang juga menjabat sebagai  ketua harian Satgas Covid-19 Provinsi Bali, Kamis (15/7).

Ia menambahkan, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di kedua tempat ini sejatinya dimaksudkan untuk menambah/memperbanyak layanan vaksinasi dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan suntikan vaksin.

Bahkan, imbuh Dewa Made Indra, layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan.

Kehadiran masyarakat biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrian.

Selain itu, tambah Dewa Made Indra, dalam beberapa minggu terakhir, kehadiran masyarakat untuk vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan di Gedung Nari Graha sudah sangat berkurang dan bahkan relatif sepi. 

“Semenjak diberlakukannya PPKM Darurat yang mempersyaratkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini,” ujarnya.

Sesungguhnya, kata Dewa Made Indra, Pemprov Bali tidak tinggal diam dengan adanya lonjakan itu.

Sekda Dewa Indra mengatakan telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang yaitu dengan menambah personel tim vaksinator, memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi, dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.

Namun demikian, tingginya animo warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi menyebabkan terjadi kerumunan.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Lebih lanjut, untuk mencegah terulangnya kejadian/situasi serupa, maka atas arahan Gubernur Bali Wayan Koster, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha dihentikan sementara.

"Kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Dewa Made Indra.

Selain itu, birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan (Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit), serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk dipersilahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tukas Dewa Made Indra.

(rb/ara/pra/JPR)

 TOP