alexametrics
Kamis, 05 Aug 2021
radarbali
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Wajib Pajak di Gianyar juga Bebas Pajak karena Dibayari Pemerintah

20 Juli 2021, 12: 34: 03 WIB | editor : Yoyo Raharyo

KPP Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, bebas pajak, insentif pajak, Gianyar,

Kepala KPP Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim. (IST)

Share this      

GIANYAR - Pemulihan ekonomi saat pandemi terus digenjot oleh pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah resmi mengambil kebijakan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021.

Pemberian insentif yang sudah dimulai sejak awal masa pandemi tersebut diharapkan mampu memberi ruang dan fleksibilitas kepada para Wajib Pajak untuk meningkatkan perputaran usahanya.  

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.

Baca juga: Karena PPKM Darurat, Kambing Kurban Tak Laku, Pedagang Ngaku Stress

Kepala KPP Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, menyatakan pemberian insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Termasuk Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar.

"Terdapat enam insentif pajak yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak," ujar Lukman, kemarin (19/7).

Insentif yang pertama adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada pegawai/karyawan dengan penghasilan bruto disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta rupiah.

Berikutnya adalah bagi para pemberi kerja, yakni perusahaan maupun instansi tempat pegawai tersebut bekerja, tidak perlu memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawannya.

"Jadi cukup dengan laporan realisasi maka pajak tersebut akan ditanggung pemerintah," jelasnya.

Yang kedua, insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final. Pemberian insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

"Dengan demikian para Wajib Pajak UMKM hanya perlu melaporkan realisasinya saja dan tidak perlu melakukan setoran pajak lagi," jelasnya.

Selanjutnya, pemberian insentif pajak DTP diberikan kepada pengusaha yang bergerak di sektor Konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pengusaha tersebut mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

"Harapan saya, seluruh Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar yang masuk kriteria, dapat memanfaatkan insentif ini dengan sebaik-baiknya karena akan meringankan beban dan menambah keleluasaan dalam berusaha. Kapan lagi bayar pajak ditanggung pemerintah?," imbuhnya.

Selain Pajak DTP, pemerintah juga membebaskan beberapa jenis pajak di beberapa sektor. Yang pertama, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor guna mendorong wajib pajak yang bergerak di 132 bidang usaha yang telah ditentukan. 

Selanjutnya, insentif angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak yang bergerak di 216 bidang usaha yang telah ditentukan. Wajib Pajak tersebut mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

Terakhir, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang di 132 yang telah ditentukan. PKP tersebut dapat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

"Bagi para pelaku usaha yang ingin memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan yang ingin mengajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021, diminta menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif paling lambat 15 Agustus 2021", pintanya.

Lebih lanjut dikatakan, bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar yang ingin memanfaatkan insentif pajak dapat menghubungi di nomor telepon 0361 943586. "Nanti akan dilayani langsung oleh para penyuluh pajak kami," pungkasnya.

(rb/dra/yor/JPR)

 TOP