alexametrics
Kamis, 05 Aug 2021
radarbali
Home > Metro Denpasar
icon featured
Metro Denpasar

Warga Saling Bantu saat Pandemi, Sosiolog: Ini Kritik ke Pemerintah

20 Juli 2021, 14: 45: 53 WIB | editor : Yoyo Raharyo

saling bantu warga, solidaritas, pandemi Covid-19, PPKM darurat, kritik ke pemerintah, Sosiolog Unud, Gede Kamajaya,

Warga berbagi sembako untuk nelayan di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali. (I WAYAN WIDYANTARA/ RADAR BALI)

Share this      

DENPASAR – Lumpuhnya perekonomian masyarakat di Bali, ternyata tak melumpuhkan hati nurani masyarakat. Mereka kini justru saling bahu-membahu untuk membantu sesama.

Berbagai hal dilakukan warga. Seperti mengumpulkan dana untuk kemudian dibelikan sembako, alat mandi dan sebagainya. Setelah itu, mereka bagikan ke warga yang membutuhkan.

Ada pula warga yang sengaja memborong dagangan pedagang nasi jinggo yang belum habis karena harus tutup saat PPKM Darurat. Seperti yang dilakukan pasangan suami istri (Pasutri) Satya dan Isyanita Tunggal Dewi di wilayah Kuta Selatan.

Baca juga: Wajib Pajak di Gianyar juga Bebas Pajak karena Dibayari Pemerintah

“Kami lihat dagangannya masih sisa, tapi harus tutup. Tak hanya satu pedagang, tapi banyak kan. Jadi kami keliling buat beli nasi mereka, lalu kami bagikan ke warga lain,” ujar Satya yang juga pendiri organisasi akuforbali saat ditemui pada Selasa (20/7/2021).

Saling bantu tak hanya pada kehidupan nyata. Tetapi di media sosial pun juga melakukannya. Caranya, mereka yang memiliki follower banyak di media sosial, kemudian membantu promosikan dagangan atau usaha warga tanpa biaya.

Fenomena saling bantu oleh warga untuk warga ini ternyata ditangkap sebagai bentuk kritik ke pemerintah oleh Sosiolog Universitas Udayana, Gede Kamajaya.

“Ini sebetulnya jadi kritik bagi pemerintah yang terkesan lambat menyiapkan jaring pengaman sosial dalam situasi desakan ekonomi dan kelelahan fisikis yang dialami warga ketika PPKM dilaksanakan dengan sangat ketat,” ujarnya saat dimintai pendapat terkait fenomena ini.

Warga bergerak lebih cepat dalam merespon kondisi ini dibanding pemerintah. Terutama dalam jaringan pengaman sosial tersebut.

“Dalam situasi kegamangan pemerintah macam begitu, warga hanya bisa berharap pada modal sosial yang hidup dalam kultur mereka untuk saling membantu sesama dalam situasi sulit ketika negara tidak mengambil perannya,” ujarnya.

Apa harapan kepada pemerintah melihat fenomena yang terjadi seperti ini?

“Ya segerakan eksekusi jaring pengaman sosial atau bantuan. Kalau konsisten menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan pemerintah berkewajiban menanggung kebutuhan dasar warganya, jadi jangan pasal pidananya dipakai mengancam warga yang melanggar PPKM tapi pasal kewajiban negara tidak dipakai. Namanya saja PPKM tapi praktiknya sudah seperti karantina,” pungkasnya.

(rb/ara/yor/JPR)

 TOP