alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Dari Dugaan Korupsi PDAM Unit Nusa Penida

Fantastis, Dari Jual Air Tangki, Dua Oknum PDAM Raup Untung Rp304 Juta

31 Juli 2021, 00: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

pegawai PDAM tersangka, jual air tangki, Cabjari Nusa Penida, korupsi PDAM Nusa Penida,

CABANG Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida menetapkan dua oknum pegawai PDAM Tirta Mahottama Kabupaten Klungkung Unit Nusa Penida.

Dua oknum pegawai PDAM, itu masing-masing berinisial IKS dan IKM.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan air menggunakan tangki.

Baca juga: Pemerintah Berencana Sekolahkan Dokter Umum Jadi Dokter Spesialis

DEWA AYU PITRI ARISANTI, Klungkung

MESKI secara resmi kerugian negara yang ditimbulkan belum diketahui secara pasti karena masih menunggu penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun berdasarkan perhitungan kasar, akibat perbuatan kedua oknum pegawai PDAM Unit Nusa Penida, Negara dirugikan sebesar Rp 304 juta.

Seperti disampaikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Klungkung di Nusa Penida, I Putu Gede Darmawan Hadi Seputra saat ditemui di Kejaksaan Negeri Klungkung, Jumat (30/7)

Menurutnya, besaran dugaan kerugian Negara itu, yakni terungkap dari transaksi penjualan air menggunakan tangki dari rentang waktu Mei 2018-September 2019.

Dari total penjualan tangki air selama setahun lebih, itu kedua tersangka hanya menyetorkan sebesar Rp 63 juta. “Yang disetorkan hanya Rp 63 juta dari kurun waktu Mei 2018-September 2019. Jadi ketemu selisih Rp 304 juta lebih yang belum disetorkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Darmawan.

Lebih lanjut diungkapkannya, keduanya telah mengakui perbuatan mereka yang tidak menyetorkan seluruh penjualan air menggunakan tangki kepada masyarakat periode Mei 2018-September 2019 itu.

Keduanya beralasan, uang yang tidak disetorkan itu digunakan untuk membayar tunggakan pelanggan PDAM unit Nusa Penida yang menggunakan sistem water meter.

Itu dilakukan pasalnya demi menjaga nama baik PDAM unit Nusa Penida. “Tetapi tidak masuk akal. Keduanya satu komando. Jadi saling mengetahui kegiatan tersebut, mereka sama-sama mengetahui uang tersebut tidak disetorkan secara langsung. Di mana menurut peraturan yang berlaku, uang hasil penjualan harus disetorkan per hari itu juga melalui bank BPD Bali,” kata Darmawan.

Selain itu, imbuh Darmawan, ada juga penjualan yang dilakukan di luar sistem.

Maksudnya? Kata Darmawan, kedua tersangka sengaja mencetak kuitansi di luar sistem yang ditentukan PDAM.

“Jadi mereka mencetak di luar aplikasi yang seharusnya dipergunakan,” imbuhnya.

Meski telah menetapkan keduanya sebagai tersangka, pihaknya mengaku belum memeriksa keduanya sebagai tersangka dan rencananya akan dilakukan minggu depan. Begitu pula belum dilakukan penahanan terhadap keduanya, bahkan masih aktif bekerja.

Lebih lanjut, kata Darmawan, selain keduanya diyakini tidak dapat mengilangkan barang bukti, pihaknya juga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas acara dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

“Barang bukti yang disita berupa truk tangki, kuitansi, peraturan-peraturan, SK, kemudian juga ada MoU. Kami juga sudah mengkloning seluruh komputer yang ada di PDAM Unit Nusa Penida,” bebernya.

Selain itu, pihaknya mengungkapkan telah memeriksa sekitar 30 orang sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan jumlah saksi akan bertambah karena pihaknya berencana memeriksa pelanggan yang membeli air tangki di PDAM unit Nusa Penida.

Begitu juga jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan akan bertambah.

“Keduanya dijerat kesatu primer Pasal 2 UU Tipikor Jo pasal 55 KUHP jo pasal 18 UU Tipikor subsider Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 KUHP jo pasal 18 UU Tipikor atau kedua, Pasal 8 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP atau ketiga Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP,” tukas Darmawan. 

(rb/ayu/pra/JPR)

 TOP