alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Hutang Rp 2 Miliar Membengkak Jadi Rp 9 M, Karyawan BUMN Digugat

31 Juli 2021, 01: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

karyawan BUMN Digugat, hutang membengkak, hutang miliaran, PN Denpasar, notaris digugat,

I Made Wirawan (kanan) dan kuasa hukumnya Redy Nobel saat menunjukkan surat gugatan ke PN Denpasar, Jumat (30/7) kemarin. (Istimewa)

Share this      

DENPASAR– I Made Wirawan dan I Nyoman Sutara mengaku terkejut luar biasa saat ditagih hutang Rp9 miliar.

Wirawan kaget karena ia merasa tak punya hutang sebesar itu. Kata Wirawan, dirinya hanya memiliki hutang uang sebesar Rp2 miliar pada seseorang bernama Anna L, 53.

Namun, anehnya belakangan utang Wirawan membengkak menjadi Rp9 miliar.

Baca juga: Nahas, Diduga Terseret Ombak, Pemancing Ditemukan Tewas Mengambang

Dalam akta dan surat pernyataan tercantum pekerjaan Ann L sebagai karyawan BUMN.

Merasa dijebak dan dizalimi, Wirawan mengajukan gugatan ke PN Denpasar, Jumat (30/7) kemarin.

Antara Wirawan dan Sutara sendiri masih memiliki hubungan kekerabatan.

“Saya pinjam uang kepada tergugat Rp2 miliar, jaminannya tanah seluas 500m2 di Seminyak,” ujar Wirawan didampingi kuasa hukumnya Redy Nobel.

Pria asal Legian itu mengatakan, dirinya membawa masalah ini ke meja hijau lantaran ingin membayar utang sesuai pinjaman awal, yakni Rp2 miliar dan bukan Rp9 miliar.

“Harapan saya, setelah saya bayar, sertifikat tanah segera dikembalikan,” imbuh pria 48 tahun itu.

Sementara itu, Redy menambahkan, selain menggugat Anna L, pihaknya juga menggugat notaris Surjadi dan notaris Ni Wayan Trinadi.

Menurut Redy, baik Wirawan maupun Sutara berharap bisa melunasi utang sesuai kesepakatan Rp2 miliar.

Redy mengatakan dalam gugatan yang sudah didaftarkan di PN Denpasar di antaranya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa penggugat benar memiliki utang Rp2 miliar sesuai akta pengakuan utang nomor 06.

Memerintahkan para penggugat untuk menitipkan uang Rp2 miliar untuk pembayaran utang kepada tergugat dengan cara konsinyasi melalui kepaniteraan PN Denpasar.

“Kami juga memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan tergugat mengembalikan sertifikat yang dijaminkan,” pungkas Redy.

Sementara itu, terkait kronologi masalah, Redy menyebut berawal saat penggugat meminjam uang Rp2 miliar untuk usaha.

Pada 6 Januari 2021, tergugat mencairkan dana pinjaman Rp 1.480.000.000 kepada penggugat, dengan tempo pembayaran tiga bulan.

“Jadi, klien kami hanya menerima Rp1,4 miliar. Ini karena dipotong biaya adiministrasi dan lainnya,” beber pengacara yang hobi menembak itu.

Redy menambahkan, penggugat juga menandatangani akta pengakuan utang nomor 06 di depan notaris Ni Wayan Trinadi.

Selain itu, ada beberapa akta lainnya yang ikut ditandatangani. Namun, pada 8 Mei 2020, penggugat baru mengetahui, ternyata dari beberapa akta yang ditandatangani diantaranya akta kepsekatan bersama nomor 07, akta pengikatan jual beli nomor 08, akta kuasa untuk menjual tanah nomor 09 dan akta pengosongan lahan nomor 10.

Yang menarik, Redy menyebut penggugat tidak tahu kalau ada tandatangan akta-akta lainnya.

“Yang diketahui penggugat, hanya menandatangani akta pengakuan utang saja dan hanya itu yang dibacakan notaris. Tidak ada akta-akta lainnya,” jelas Redy.

Selanjutnya, sambung Redy, utang jatuh tempo pada April 2021.

Penggugat yang belum bisa membayar utang karena pandemi meminta kelonggaran waktu.

“Waktu itu tidak ada jawaban dari tergugat. Malah penggugat ditekan oleh tergugat untuk mendatangani surat pernyataan utang Rp9 miliar,” tuturnya.

Merasa tidak bersalah, penggugat mencari pinjaman untuk melunasi utang Rp2 miliar ini.

Tapi, setelah mendapat uang Rp2 miliar untuk melunasi, tergugat justru tidak mau menerimanya. Tergugat tetap meminta dibayar Rp9 miliar.

“Jika tidak bisa membayar selama satu bulan, maka tanah yang dijaminkan akan dijual untuk menutupi utang,” tukasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini terbit, Anna L yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) nomor 0811197XXX tidak memberikan jawaban. 

(rb/san/pra/JPR)

 TOP