alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Soal Sampradaya, Ormas Hindu Sambut Gembira Keputusan Sabha Pandhita

31 Juli 2021, 20: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

kisruh sampradaya, ormas Hindu, Hindu Nusantara, PHDI, MDA, Sabha Pandhita,

Wakil Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda (GKHN for Radar Bali)

Share this      

SINGARAJA– Organisasi Kemasyarakat (Ormas) bernafaskan Hindu, menyambut gembira Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat Nomor 01/KEP/SP PHDI Pusat/VII/2021 tentang Rekomendasi dan Pencabutan Surat Pengayoman Sampradaya.

Ormas-ormas itu pun mengingatkan agar PHDI Pusat segera meneliti kembali dokumen-dokumen yang terkait dengan pengayoman terhadap sampradaya.

Dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos Radar Bali, Wakil Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda menyatakan, PHDI sebagai majelis tertinggi umat Hindu Dharma di Indonesia, hanya berkewajiban mengayomi umat Hindu Dharma Indonesia.

Baca juga: Salah Jalur, Dua Pendaki Gunung Batur Terpeleset ke Jurang

“Bukannya mengayomi organisasi transnasional sampradaya lintas agama yang jelas jelas memiliki teologi berbeda dengan Agama Hindu Dharma Indonesia yang mempunyai tujuan melakukan konversi internal ke dalam umat Hindu sendiri. Apalagi organisasi sampradaya tersebut jelas jelas punya pengikut multi agama yang rentan merusak toleransi antar umat beragama di Indonesia,” katanya.

Menurutnya kelompok sampradaya yang berasal dari organisasi transnasional lintas negara memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbeda dengan organisasi agama Hindu yang ada di Indonesia pada umumnya.

Selain itu budaya organisasi juga jauh berbeda dengan yang ada di nusantara.

Ketua Umum Gerakan Kearifan Hindu Nusantara (GKHN) Komang Priambada juga menyambut baik hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI.

Meski belum memuaskan semua pihak. Menurut Priambada, hal itu mestinya bisa diputuskan jauh-jauh hari. Sehingga tak menjadi masalah berlarut-larut, utamanya di Pulau Bali.

Ia berharap dalam Pesamuan Agung PHDI, bisa dibahas beberapa hal yang terkait dengan sampradaya.

Diantaranya mengeliminasi pasal terkait dengan Sampradaya asing dan pasal-pasal yang memungkinkan organisasi internasional lintas agama masuk dalam tubuh PHDI 

Priambada juga mendesak PHDI mengayomi lembaga adat nusantara yang bernafaskan Hindu.

Seperti MDA Bali, MDA Lampung, Lembaga Adat Tengger, Lembaga Adat Toraja, Majelis Besar Hindu Kaharingan.

“Termasuk organisasi lain yang bernafaskan Hindu nusantara. Sehingga mereka dapat terlibat menjadi bagian pemegang hak dalam menentukan arah kebijakan PHDI sebagai Majelis Tertinggi Hindu Dharma Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Media dan Komunikasi GKHN Jro Bauddha Suena menyatakan, pengayoman PHDI terhadap lembaga adat nusantara sangat penting.

Hal itu menjadi bagian dalam mempertahankan sekaligus melestariakn agama Hindu Nusantara.

“Ketimbang memberikan hak suara organisasi yang tidak jelas kontribusinya bagi Hindu Nusantara dan ini tentu akan lebih menghargai warisan leluhur,” tukasnya. 

(rb/eps/pra/JPR)

 TOP