alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Jokowi Didesak Buka Pariwisata Bali Pada 17 Agustus Mendatang

04 Agustus 2021, 02: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

kapan pariwisata bali dibuka, Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, 17 Agustus, Dinas Pariwisata, PPKM,

Presiden RI Joko Widodo (Dok. Jawa Pos)

Share this      

DENPASAR– Pemerintah pusat melalui Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal kegiatan ekonomi bakal dibuka secara bertahap pada September 2021 mendatang.

Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali itu, dalam siaran pers virtualnya meyebut Presiden Jokowi telah mengarahkan para jajarannya untuk pelaksanaan vaksinasi, 3T, dan 3M bisa dilakukan dengan optimal.

Dengan demikian, kasus Covid-19 bisa semakin terkendali dan pembukaan aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Bupati Giri Prasta Rancang APBD Badung Rp 2,9 Triliun Lebih

Menanggapi wacana tersebut, pelaku pariwisata di Bali menyambut baik. Namun, pembukaan secara bertahap pada September itu dinilai terlalu lama.

“Jangankan September, hari ini pun jika destinasi pariwisata dibuka, Kami di Bali, khususnya di Samigita (Seminyak, Legian, Kuta) sudah siap buka,” ujar I Wayan Puspa Negara, pengamat dan praktisi pariwisata Bali, Selasa (3/8).

“Kami usul kepada Presiden Jokowi, kegiatan ekonomi di Bali bisa dibuka saat 17 Agustus, sebagai hadiah hari kemerdekaan,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Badung itu menandaskan, destinasi pariwisata di Bali sudah siap dibuka karena sudah menjalankan verifikasi dan sertifikasi CHSE.

CHSE adalah program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Bahkan, destinasi di Nusa Dua, Ubud, dan Sanur juga sudah melalui tahapan sebagai zona hijau pariwisata.

“Termasuk destinasi di Samigita sudah diverifikasi oleh pemerintah. Kami juga sudah mendapat sertifikat CHSE. Artinya, kami siap buka,” tuturnya.

Puspa juga berharap Presiden Jokowi membuka fasilitas publik. Selain itu, sektor esensial seperti sektor tempat makan dan minum bisa dibuka sampai pukul 23.00. Sehingga, roda perekonomian di bawah bisa berputar.

Puspa mencontohkan di Legian memiliki 142 hotel, 132 restoran, 350 jasa pendukung pariwisata seperti art shop, spa, tempat karaoke, dan lainnya. Dengan dibukanya tempat makan dan minum sampai pukul 23.00, kebutuhan makan dan minum pelaku pariwisata saat malam tercukupi.

“Kalau hanya diizinkan hanya sampai pukul 20.00, kasihan dagang nasi jinggo di tepi jalan. Minimal buka sampai pukul 23.00, kalau bisa 24 jam. Yang penting prokesnya ketat,” tukas pria asal Legian, itu.

Agar lebih mantap lagi, Puspa mengusulkan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, menandatangani pakta integritas. Menurut Puspa, sampai saat ini belum ada penandatanganan pakta integritas. “Ketika ditemukan pelanggaran prokes, tinggal diberikan sanksi saja karena sudah ada pakta integritas,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa juga menyatakan Bali sangat siap jika Bali dibuka pada September mendatang. Pernyataan Astawa tersebut bukan tanpa alasan.

“Kami siap (buka). Kami sudah memiliki CHSE dan green zone pariwisata. SOP di bandara juga sudah ada, bahkan sudah pernah simulasi,” ujar Astawa.

Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan, faktor lain yang membuat Bali siap dibuka adalah capaian vaksinasi. Saat ini capaian vaksin dosis kedua sudah 31 persen.

“Kalau tidak ada halangan, vaksinasi dosis kedua sebanyak 3 juta orang atau 70 persen herd immunity, tercapai pada September. Kami sangat mendukung, jika pemerintah pusat mengizinkan Bali buka,” tukasnya.

Di sisi lain, anggota DPR RI dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana juga mendukung pembukaan pariwisata Bali secepatnya. Namun, Kariyasa mengingatkan sebelum pariwisata dibuka, prokes dan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit harus siap. Hal itu dilakukan untuk mencegah jika terjadi sesuatu saat pariwisata sudah dibuka.

“Jangan sampai ada rumah sakit penuh dan kehabisan oksigen. Fasilitas kesehatan dan prokes ini harus diperhatikan,” pintanya.

Politisi asal Busungbiu, Buleleng, itu juga meminta pembukaan pariwisata dilakukan setelah vaksinasi di Bali minimal 70 persen. Sebelum vaksinasi 70 persen, Kariyasa meminta pemerintah berhati-hati.

“Yang terakhir, penjagaan di pintu masuk, terutama darat ini harus diperketat. Jangan lagi banyak bolongnya,” pungkasnya.

(rb/san/pra/JPR)

 TOP