alexametrics
Minggu, 26 Sep 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Tak Hanya Direktur LBH Bali, 4 Mahasiswa Papua juga Dilaporkan Makar

04 Agustus 2021, 08: 16: 45 WIB | editor : Yoyo Raharyo

LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, Patriot Garuda Nusantara, Aliansi Mahasiswa Papua, laporan polda bali, makar, Papua,

Dari kiri, Rico Adika Panjaitan, Daniar Tri Sasongko, dan Pariyadi aliad Gus Yadi usai melaporkan Direktur LBH Bali dan 4 mahasiswa Papua ke Polda Bali, Selasa (4/8) (ANDRE SULLA/ RADAR BALI)

Share this      

DENPASAR - Organisasi Masyarakat (Ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN) Wilayah Bali yang beberapa kali menyerang mahasiswa Papua yang sedang berdemonstrasi di Bali ternyata membuat dua laporan terkait dugaan makar, Senin (2/8). Selain melaporkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning atas tuduhan dugaan makar dan pemufakatan makar, juga ada empat warga/ mahasiswa Papua yang dilaporkan dengan dugaan makar juga.

Kuasa Hukum PGN Daniar Tri Sasongko mengatakan, dua laporan itu dibuat dalam bentuk pengaduan masyarakat. Dumas itu dilengkapi sejumlah bukti dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP Indonesia.

"Ya ada empat oknum pria Papua yang dilaporkan. Yefri Kossai, Yoberthinus Gobay, Jeeno Sadrack Dogomo, dan Naralis Bukega," beber Daniar, di Kuta, Selasa (3/8). 

Baca juga: Epidemiolog Ungkap Penyebab PPKM Gagal Turunkan Kasus Covid-19 di Bali

"Selain itu, laporan yang mengarah ke Vany terkait dugaan pemufakatan makar Pasal 110 KUHP," tambahnya.

Daniar menjelaskan,  laporan ini bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua di Bali yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor YLBHI Bali di Jalan Plawa, Denpasar, pada Senin (31/5/2021). 

Kemudian YLBHI Bali memberikan fasilitas dan pendampingan bagi AMP. Sejumlah mahasiswa itu melakukan orasi tentang pembebasan Papua dan Papua Barat. Di sana sangat jelas dalam orasi dan nyanyian yang dilakukan AMP Bali itu memenuhi unsur pasal 106 KUHP.

Guna mendukung laporan ke Polda Bali, pihaknya juga telah melampirkan postingan dari akun Instagram LBH Bali yang memuat foto pendampingan tersebut. 

Selain itu juga dilampirkan video Youtube di kantor YLBHI Bali, terkait orasi dari sejumlah anak mahasiswa AMP bahwa Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora.

Sebelumnya, Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning menjelaskan, sebagai pengacara, dirinya tidak bisa dipidana dalam konteks pendampingan hukum terhadap kliennya. Menurut Vany, aksi yang dilakukan organisasi mahasiswa Papua itu bukan makar. Itu hanya bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.

Selama ini, LBH Bali tidak hanya mendampingi AMP dalam menyampaikan pendapat umum. LBH Bali juga melakukan pendampingan kepada organisasi lain yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dari kalangan buruh, mahasiswa, dan lainnya, termasuk adalah dalam gerakan tolak omnibus law.

"Dasarnya adalah yang menyampaikan pendampingan pendapat di muka umum bukan hanya mahasiswa Papua," timpalnya.

(rb/dre/yor/JPR)

 TOP