alexametrics
Selasa, 21 Sep 2021
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika
Sidang Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran KEPP

DKPP RI Akhirnya Putuskan Bawaslu Bali Tak Bersalah

01 September 2021, 23: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

pelanggaran kode etik, pelanggaran KEPP, DKPP RI, Bawaslu Bali, sidang putusan DKPP, KPU Bali,

Suasana sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran KEPP di ruang sidang DKPP RI Jakarta, Rabu (1/9) (Istimewa)

Share this      

DENPASAR- Perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali akhirnya mencapai final.

Selaku teradu, Bawaslu Provinsi Bali akhirnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Keputusan itu sebagaimana terungkap saat sidang pembacaan putusan 7 (tujuh) perkara dugaan Pelanggaran KEPP di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta.

Baca juga: Mau Loncat dari Jembatan, Ketahuan Warga, Wanita Muda Gagal Bunuh Diri

Sidang pembacaan putusan perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/202 disiarkan secara langsung dan dibuka untuk umum melalui akun facebook DKPP RI, Rabu (1/9) pukul 09.30 WIB.

Selain dinyatakan tidak terbukti, Ketua Majelis DKPP RI Dr. H. Alfitra Salamm, APU, didampingi anggota majelis lainnya Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, Dr. Ida Budhiati, SH., MH, dan Didik Supriyanto, S.IP, MIP, juga memutuskan untuk merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali

“Merehabilitasi nama baik teradu VI selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi Bali, teradu VII, teradu VIII, teradu IX, dan teradu X masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan” tegas Ketua Majelis DKPP RI Dr. H. Alfitra Salamm, APU.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai bahwa teradu VI sampai IX telah bekerja secara bersungguh-sungguh dalam menangani laporan pelanggaran  sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Lebih Lanjut, berkenaan dengan teradu, I Ketut Sunadra, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa teradu belum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali pada saat peristiwa hukum ini terjadi yang kemudian menjadi isu dalam perkara aquo.

Sebelumnya DKPP telah menggelar dua kali sidang pemeriksaan secara daring.

Saat sidang pertama dilakukan pemeriksaan dengan mendengarkan pembacaan pokok aduan pihak pengadu dan jawaban dari pihak teradu baik Bawaslu Provinsi Bali maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menunda persidangan dan meminta teradu untuk menghadirkan pihak terkait. 

Kemudian pada sidang pemeriksaan kedua, DKPP mendengarkan keterangan pihak terkait. Hadir untuk memberikan keterangan yakni, KPU RI, K Gunarsa (Akuntan Publik), Sentra Gakkumdu Provinsi Bali dan DPW Nasdem.

Sebagai informasi, perkara ini diadukan oleh Ketut Adi Gunawan. Pengadu mengadukan I Dewa Agung Lidartawan, Anak Agung Gede Raka Nakula, I Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya, dan Luh Putu Sri Widyastini

Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali sebagai Teradu I sampai V.

Selain itu, Pengadu juga mengadukan Ketut Ariyani, I Ketut Rudia, I Wayan Widyardana Putra, I Wayan Wirka dan I Ketut Sunadra yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali sebagai Teradu VI sampai X.

Atas putusan DKPP RI, Anggota Bawaslu Ketut Rudia mengaku bersyukur.

“Akhirnya DKPP menyatakan kami tidak terbukti melanggar kode etik hingga nama kami di rehabilitiasi.Kasus ini menjadikan pengalaman buat kami ke depan dalam memastikan hak2 konstitusi para.peserta, pemilih dan pihak-pihak yang mencari keadilan ke bawaslu," terang Rudia. 

Kata Rudia, DKPP mengingatkan kepada Bawaslu penyelenggara, bahwa pemilu bukan soal prosedural saja. Melainkani harus substansif.

Artinya, meski ada kekosongan norma dalam undang-undang, penyelenggara diingatkan utk peka dengam fakta-fakta lapanganya selama tahapan. 

Dalam Undang-Undang secara normatif tidak ada ketentuan yang melarang dana kampanye boleh 0, tapi manakala fakta-fakta  lapangan ada banyak instrumen kampanye seperti baliho dan alat peraga lainya dari peserta yang dana kampanyenya 0,

pengawas harus mengambil langkah progresif melalui koordinasi dengan penyelenggara teknis atau jika sudah di audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)  penyelemggara bisa menyampaikan fakta-fakta lapanganya tersebut kepada KAP itu dilakukan klarifikasi kepada peserta.

"Kami merasa bangga karena penanganan laporan dugaan pidana pemilu oleh suardana telah dibenarkan oleh DKPP," tukas Rudia.

(rb/feb/pra/JPR)

 TOP