alexametrics
Selasa, 21 Sep 2021
radarbali
Home > Features
icon featured
Features
Di Balik Shortcut Mengwitani-Singaraja (1)

Koster Genjot Shortcut Singaraja, Tanaman Kebun Warga Tak Diganti Rugi

03 September 2021, 11: 19: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

Pembebasan lahan, shortcut Mengwitani-Singaraja, Pemprov Bali, tanaman kebun, cengkih, tak diganti rugi, Fatahillah, Pegayaman,

Fatahillah menunjukkan form ganti rugi. Ia tak menerima ganti rugi yang semestinya. Pohon cengkih dan lainnya tak diganti. (EKA PRASETYA/ RADAR BALI)

Share this      

Pembebasan lahan shortcut Mengwitani-Batas Kota Singaraja yang dilakukan Pemprov Bali ternyata menyisakan masalah. Misalnya, pada titik 9 dan 10, warga tak mendapat ganti rugi yang semestinya. 

EKA PRASETYA, Singaraja

GUBERNUR Bali Wayan Koster terus menggenjot proyek pembangunan jalan shortcut Mengwitani-Singaraja. Dana proyek ini bersumber dari APBD Provinsi Bali dan APBN. Dana APBD dipakai untuk pembebasan lahan, sedangkan dana pembangunan fisiknya dari APBN pusat lewat Kementerian PUPR.

Baca juga: Airlangga Instruksikan Kader Golkar Papua Barat Bantu Tangani Covid-19

Kamis (2/9), proyek shortcut kembali dilanjutkan dengan pembangunan titik 7A, 7B, 7C, dan 8. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut, untuk empat titik shortcut ini menghabiskan Rp145,6 miliar. Digarap tahun 2021 hingga 2022.

Sebelumnya, pada tahun 2019 juga sudah dibangun sejumlah titik shortcut. Yakni titik 3, 4, 5, dan 6 yang menghabiskan Rp325 miliar.  

"Total anggaran untuk pembangunan baik fisik titik 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, dan 8, total sudah menghabiskan Rp471,5 milliar," jelas Koster dalam peletakan batu pertama Kamis di Buleleng.

Selain itu, Koster menyebutkan bahwa proyek shortcut akan dilanjutkan titik 7D, 7E, dan 9 dan 10 pada 2022 sampai 2023, dengan rencana tender pada tahun 2021 ini.  

Namun, di balik gegap gempita proyek ini, proses pembebasan lahan shortcut Mengwitani-Singaraja yang digenjot Gubernur Bali Wayan Koster masih menyisakan masalah. Utamanya bagi warga yang memiliki lahan di wilayah Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng.

Warga diberikan nilai ganti rugi yang tak sesuai. Bahkan tanaman kebun mereka tak masuk dalam perhitungan apraisal.

Hal itu dialami Fatahillah, 42, warga Dusun Kubu Tumpang, Desa Pegayaman. Setidaknya 24 tanaman cengkih miliknya, luput dari proses ganti rugi. Padahal tanaman-tanaman itu sudah dihitung oleh appraisal. Bahkan sudah melalui proses validasi.

Fatahillah menuturkan, pada akhir 2019 lalu, ia sempat didatangi oleh tim appraisal. Total ada tiga bidang lahan miliknya yang terkena dampak proyek shortcut. Masing-masing kebun seluas 1.055 meter persegi dan 600 meter persegi, serta rumah dengan luas lahan 204 meter persegi.

Masalah muncul pada lahan seluas 600 meter persegi. Di atas lahan tersebut sejatinya ada tanaman cengkih sebanyak 28 buah. Namun dalam proses ganti rugi, hanya tercantum sebanyak 4 buah.

Masing-masing tanaman diberi ganti rugi senilai Rp 1,4 juta. Praktis Fatahillah merugi sebanyak Rp 33,6 juta.

“Itu baru cengkih saja. Di atas lahan saya masih ada jati, kakao, durian, salak. Tapi hitungannya meleset semua,” keluh Fatahillah saat ditemui di rumahnya pada Kamis (9/2).

Ia mengaku sempat melayangkan protes saat masa sosialisasi di Balai Dusun Kubu Tumpang pada November 2019. Tatkala itu tim kembali melakukan proses validasi di lapangan. Hasil validasi pun telah disetujui kedua belah pihak.

Namun saat proses musyawarah ganti rugi dilaksanakan pada akhir Desember, ternyata hasil validasi tidak muncul.

“Malah kembali ke form yang salah di awal. Padahal di balai dusun sudah ada validasi. Sudah ada kesepakatan dua belah pihak. Tapi saat proses ganti rugi, justru form yang salah yang dijadikan acuan,” ungkapnya.

Selama setahun lebih ia berjuang tak kunjung mendapat titik temu. Alih-alih perjuangan berhasil, warga justru mendapatkan intimidasi.

Alhasil beberapa warga memilih menerima nominal ganti rugi. Termasuk Fatahillah. Ia mencairkan uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Ganti rugi itu ia cairkan pada April 2021 lalu. (bersambung)

(rb/eps/yor/JPR)

 TOP