alexametrics
Senin, 18 Oct 2021
radarbali
Home > Dwipa
icon featured
Dwipa

Anggaran Defisit, Muncul Wacana Pemprov Bali Utang Rp500 M ke Bank BPD

26 September 2021, 17: 34: 57 WIB | editor : Yoyo Raharyo

pemprov bali, utang, bank BPD Bali,

Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugaw Korry. (NI KADEK NOVI FEBRIANI/ DOK RADAR BALI)

Share this      

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali mengalami defisit anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Untuk menutup defisit tersebut, muncul rencana meminjam PT. Bank BPD Bali sebesar Rp 500 miliar lebih.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry mengatakan beban APBD 2022 dan 2023 dirasakan cukup berat, karena beban kewajiban-kewajiban. Dia menyebutkan,  Pemprov harus menyiapkan anggaran pemilu secara bertahap sampai dengan 2024 dan kewajiban cicilan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Karena itu, eksekutif didukung DPRD harus bekerja keras  mendorong kenaikan PAD. 

Baca juga: STIKOM Bali Group Rencana Kirim 3.000 Mahasiswa Kerja ke Jepang

Salah satu solusi, kata dia, supaya tak defisit, Sugawa mengajak berjuang bersama mendukung revisi UU 33 tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai  upaya mendapatkan peningkatan dana perimbangan dan PAD  dari pariwisata mempunyai payung hukum yang kuat dari pusat. 

Untuk itu, sejak awal pihaknya dari Golkar mengupayakan pokok-pokok  pikiran bersama tokoh-tokoh dan akademisi yang dirumuskan dalam satu buku rumusan. Bahkan, buku itu sudah diserahkan kepada  Ketua Komisi II dan XI DPRRI  pada  bulan  Oktober  2020, untuk  dijadikan bahan  kajian.

“Kami  bersyukur rapat paripurna DPR RI telah putuskan 7 RUU  prioritas untuk dibahas, salah satunya revisi UU 33/2004 itu sendiri," terangnya.

Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma dikonfirmasi terpisa menyatakan belum menerima resmi permohonan pinjaman. 

Menurutnya, sampai saat ini belum ada koordinasi dengan DPRD dan BPKAD ( Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Bali.  Untuk mekanismenya mengacu pada pinjaman daerah kas jangka pendek, menengah dan panjang.

"Kami belum terima secara resmi. Mekanismenya mengacu kepada pinjaman daerah yang menyangkut kas jangka pendek menengah dan panjang. Kami  sedang koordinasi berapa besar yang  akan dibutuhkan," ujarnya Jumat malam kemarin (24/9). 

Untuk pola pengembalian itu kesimpulan dengan DPRD membahas hal tersebut bagaimana sumber-sumber pengembalian dan  besaran bunga juga belum ditentukan. 

Walau Pemprov Bali memiliki saham dengan penyertaan modal sebesar 33 persen (614,9 miliar per September 2020) tak bisa digunakan untuk menutupi pinjaman. Selain itu, Pemprov Bali setiap tahun juga mendapat dividen sebesar Rp160 miliar.

"Penyertaan modal 33 persen sekian lebih rendah daripada Badung 43 persen. Tidak boleh (ditutup dengan penyertaan modal) harus tetap. Ya kalau dividen Rp 160 miliar lebih itu 2020 pemprov saja,” kata dia.

Dia kembali menegaskan terkait wacana pemprov Bali berutang ke Bank BPD Bali, dia menegaskan sampai saat ini belum belum termu dengan Pemprov maupun DPRD Bali.

“Belum ada ketemu dewan karena yang menangani  BPKAD. Atau  mungkin ada alternatif bisa saja tidak minjam," imbuhnya.

(rb/feb/yor/JPR)

 TOP