alexametrics
Senin, 18 Oct 2021
radarbali
Home > Politika
icon featured
Politika
Jelang Pemilihan Perbekel Serentak Buleleng

Politik Uang, Calon Perbekel Diskualifikasi dan Diproses Hukum

12 Oktober 2021, 00: 15: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

pemilihan perbekel, puluhan desa, dinas pmd buleleng,politik uang, terancam diskualifikasi,

Ilustrasi (dok.jawapos.com)

Share this      

SINGARAJA– Calon perbekel yang mengikuti kontestasi Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak di Kabupaten Buleleng, diingatkan tak melakukan politik uang. Apabila membandel, maka panitia berhak melakukan diskualifikasi calon yang bersangkutan. Kasusnya bahkan akan dilakukan pada proses hukum.

Tahapan Pilkel serentak di Buleleng hanya tersisa selama tiga pekan saja. Rencananya pemilihan akan dilangsungkan pada Minggu (31/10) mendatang. Sementara tahap pengundian nomor urut telah dilaksanakan sejak Minggu (10/10) hingga Senin (11/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan, politik uang akan menjadi salah satu perhatian panitia. Menurutnya klausul mengenai politik uang akan diatur secara khusus dalam deklarasi damai.

Baca juga: Modus Pura-pura Jual Obat Kuat, Para TSK Tak Segan Aniaya Korban

Nantinya dalam deklarasi damai, poin yang diatur adalah hal yang berkaitan dengan politik uang serta kampanye hitam. Apabila ada pelanggaran dalam klausul tersebut, maka calon dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga diskualifikasi.

“Pembuktiannya nanti juga akan dilakukan melalui proses hukum. Kalau panitia menemukan, segera dilaporkan pada kepolisian. Memang ini tyang rasa agak sulit juga membuktikan. Tapi kami yakin calon tidak akan melakukan hal itu, karena calon sudah kami ikat dengan deklarasi damai,” kata Sumpena saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (11/10).

Apabila terbukti melakukan politik uang, maka calon tersebut harus menghadapi sejumlah konsekuensi. Calon bisa terkena sanksi diskualifikasi. Apabila calon tersebut terlanjur dilantik sebagai perbekel, maka dapat diberhentikan.

“Kalau terbukti, itu berarti kan ada proses hukum yang bergulir. Jadi otomatis dia harus berhenti. Nanti akan kami tunjuk penjabat lagi, baru kemudian melakukan proses PAW,” tegas pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng itu.

(rb/don/eps/yor/JPR)

 TOP