Partai politik di Buleleng mulai menyiapkan strategi meraup suara, seiring dengan berubahnya peta pertarungan pada Pemilu 2024 mendatang. Peta daerah pemilihan (dapil) yang tadinya terbagi ke dalam enam dapil, kini berubah menjadi sembilan dapil. Sehingga strategi pertarungan dalam meraup suara juga turut berubah.
Perubahan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024 mendatang memaksa partai politik meracik ulang strategi. Beberapa partai harus melakukan konsolidasi dan penyusunan strategi ulang. Ada pula partai-partai yang sudah siap tarung dengan formula terbaru.
WOW! Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dipimpinnya tetap mendukung berlakunya sistem proporsional terbuka pada perhelatan Pemilu 2024. Menurut Airlangga, hal ini penting agar demokrasi di Indonesia tetap sehat.
PARTAI Golkar kedatangan kader baru. Menyusul bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bergabungnya orang nomor satu di Jawa Barat, itu ditandai dengan diterimanya kartu tanda anggota (KTA).
Restu tersebut disampaikan saat Wayan Geredeg bersama Dr. I Nyoman Sugawa Korry sowan ke kediaman Mangku Pastika bersilaturahmi dalam rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan
Sugawa Korry yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Bali menyatakan saat ini mereka resah karena status mereka setelah 2023 tidak jelas. Dikatakan sampai dengan saat ini, pendaftaran mereka melalui splikasi ditolak oleh sistem
Ketua DPD Golkar Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry membenarkan ada empat mantan kader Beringin akan berlabuh kembali ke Golkar. Ia langsung menerima 4 orang tokoh tersebut di kantor DPD Golkar Bali kemarin (18/11). Mereka menyebut dirinya ingin pulang kekawitan.
Ketua DPD Golkar Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi , perubahan struktur APBD 2023 telah mengakomodasi aspirasi peningkatan pendapatan perangkat desa menjadi 31,44 M dan 11, 448 M untuk incentive kades.
Fraksi Golkar DPRD Buleleng menganggap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan tidak efektif. Sebab usulan-usulan yang muncul dana Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kelurahan, ternyata tak banyak usulan yang bisa dijawab pemerintah.
