Hari raya Idul Fitri tinggal sepekan lagi. Tapi harga komoditas pokok, utamanya beras belum juga turun. Harga beras masih konsisten di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Bagaimana cara pemerintah menanganinya?
Kementerian Perekonomian melirik potensi Buleleng sebagai daerah penghasil produk-produk pertanian. Kementerian memandang produk yang dihasilkan petani cukup berkualitas, sehingga berpotensi dipasarkan lebih luas lagi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng memutuskan menambah pasokan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pasokan beras yang semula hanya 11 ton, akan ditambah menjadi 16 ton.
Sedikitnya 20 desa di seluruh Buleleng masuk dalam wilayah rawan pangan. Desa-desa itu dianggap rawan pangan, karena rasio penyedia pangan yang tidak seimbang dengan tingkat konsumsi penduduk.
Lahan pertanian di Kota Denpasar terus berkurang akibat beralih fungsi. Warga Denpasar didorong bertani dengan cara memanfaatkan lahan kosong untuk menghasilkan produk pertanian atau yang biasa disebut urban farming.
DI Tabanan ada Kelompok Wanita Tani (KWT) Kota Pala, Desa Dauh Peken, yang telah memulai urban farming. Urban farming dengan hidroponik ini menggunakan halaman dan teras tembok kantor desa.
Perbekel Baktiseraga, Gusti Putu Armada mengatakan, konsep urban farming terus diperluas. Pemerintah desa tak lagi mengandalkan sepetak lahan di Jalan Kumba Karna. Beberapa petak lahan lain juga dilirik. Kebanyakan berada di kawasan Perumahan LC Desa Baktiseraga.
Usai pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harga sejumlah kebutuhan pokok ikut terkerek. Di sisi lain penghasilan masyarakat jalan di tempat. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan siasat untuk memperpanjang napas hidup. Salah satunya dengan melakukan urban farming atau konsep pertanian perkotaan di lahan sempit.
Pandemi menjadi pengalaman berharga bagi perekonomian Pemkab Badung agar tetap eksis dengan tidak bergantung pada sektor pariwisata. Salah satu usaha yang dilakukan yakni meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Peta kawasan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) diduga dalam kondisi tumpang tindih. Hal itu akan memberikan dampak negatif bagi iklim investasi. Sebab tak ada kepastian soal kawasan yang memang layak digunakan untuk berinvestasi.
