alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Buntut PPKM Mikro, Pemasukan Taman Ujung Hanya Ratusan Ribu

AMLAPURA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Bali semakin menyulitkan posisi Taman Rekreasi Soekasada Ujung.

Sejak penerapan PPKM mikro, pemasukan Taman Soekasada hanya senilai ratusan ribu. Pihak manajemen pun pesimis bisa bertahan.

Manajer Taman Soekasada Ujung, Ida Made Alit mengungkapkan, sejak diberlakukan PPKM skala mikro, pendapatan Taman Soekasada ikut terkena dampak.

Sebelumnya pendapatan yang diterima berkisar jutaan setiap hari. Namun saat ini, hanya senilai ratusan ribu saja.

“Perhari saat hari aktif pendapatan kami hanya Rp 300 ribu. Saat weekend hanya Rp 2 juta. Dalam kondisi seperti ini kami tidak tahu ke depannya seperti apa,” ujar Ida Made Alit.

Made Alit mengungkapkan, sejak dibuka pada Juli 2020, pihaknya memang sengaja tidak merumahkan karyawan. Namun uang gaji karyawan dipotong 50 persen.

Baca Juga:  Air Terjun Tibu Sampi, Wisata Alam Tersembunyi di Gunung Salak

Dengan kondisi itu saja, biaya operasional yang dikeluarkan meliputi gaji dan perawatan serta listrik mencapai Rp 150 juta.

- Advertisement -

Dengan pengeluaran setengah dari biaya operasional masa normal, pihaknya cukup keteteran. Bahkan, harus menghabiskan uang cadangan senilai Rp 380 juta.

“Makanya kami tidak menyetor ke Pemkab Karangasem. Karena kami tidak memiliki pemasukan.

Kalau di masa normal pendapatan kami per hari rata-rata Rp 20 juta. Dana yang kami setor ke Pemkab sebelum covid bisa sampai Rp 1 miliar lebih,” kata Made Alit.

Terlebih di tengah kondisi sulit itu, satu sen pun tidak ada kucuran bantuan dari Pemkab Karangasem.

Padahal, selama empat tahun dengan sistem kerjasama sharing pendapatan 60 persen ke Pemkab Karangasem dan 40 persen ke Puri Karangasem menjadi pemasukan yang paling tinggi di antara DTW lainnya.

Baca Juga:  Hitungan Jam Dapat Ratusan Ribu, Ditunggu Polisi Saat Pulang Menempel

“Ini kan aset negara. Karena ini cagar budaya yang dilindungi, bukan hanya milik puri saja. Tapi, sudah menjadi aset negara. Sampai sekarang dana bantuan kami tidak dapat,” sesalnya.

Jika ke depan kondisi ini terus terjadi, pihaknya akan menutup operasional taman seluas 10 hektare ini.

Mengingat manajemen tidak sanggup menutupi biaya operasional yang tinggi tanpa keseimbangan pendapatan.

“Kami tidak tahu taman ini akan jadi seperti apa kalau tanpa ada perawatan. Dalam hitungan hari saja sudah sangat kotor. Apalagi bulanan,” jelasnya.

Sebelumnya, pihak manajemen sudah mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemkab Karangasem.

Namun, pihaknya hanya menerima kajian dengan alasan keterbatasan anggaran. “Melalui dana PEN pariwisata yang didapat Pemkab, seharusnya kami bisa jadi prioritas. Kami seharusnya dapat dana itu,” tandasnya. 

- Advertisement -

AMLAPURA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Bali semakin menyulitkan posisi Taman Rekreasi Soekasada Ujung.

Sejak penerapan PPKM mikro, pemasukan Taman Soekasada hanya senilai ratusan ribu. Pihak manajemen pun pesimis bisa bertahan.

Manajer Taman Soekasada Ujung, Ida Made Alit mengungkapkan, sejak diberlakukan PPKM skala mikro, pendapatan Taman Soekasada ikut terkena dampak.

Sebelumnya pendapatan yang diterima berkisar jutaan setiap hari. Namun saat ini, hanya senilai ratusan ribu saja.

“Perhari saat hari aktif pendapatan kami hanya Rp 300 ribu. Saat weekend hanya Rp 2 juta. Dalam kondisi seperti ini kami tidak tahu ke depannya seperti apa,” ujar Ida Made Alit.

Made Alit mengungkapkan, sejak dibuka pada Juli 2020, pihaknya memang sengaja tidak merumahkan karyawan. Namun uang gaji karyawan dipotong 50 persen.

Baca Juga:  70 Desa/Kelurahan di Gianyarkan Berlakukan PPKM Mikro, Ini Hasilnya

Dengan kondisi itu saja, biaya operasional yang dikeluarkan meliputi gaji dan perawatan serta listrik mencapai Rp 150 juta.

Dengan pengeluaran setengah dari biaya operasional masa normal, pihaknya cukup keteteran. Bahkan, harus menghabiskan uang cadangan senilai Rp 380 juta.

“Makanya kami tidak menyetor ke Pemkab Karangasem. Karena kami tidak memiliki pemasukan.

Kalau di masa normal pendapatan kami per hari rata-rata Rp 20 juta. Dana yang kami setor ke Pemkab sebelum covid bisa sampai Rp 1 miliar lebih,” kata Made Alit.

Terlebih di tengah kondisi sulit itu, satu sen pun tidak ada kucuran bantuan dari Pemkab Karangasem.

Padahal, selama empat tahun dengan sistem kerjasama sharing pendapatan 60 persen ke Pemkab Karangasem dan 40 persen ke Puri Karangasem menjadi pemasukan yang paling tinggi di antara DTW lainnya.

Baca Juga:  Harga Terjangkau, U Fresh Spa Kian Digemari Masyarakat Urban

“Ini kan aset negara. Karena ini cagar budaya yang dilindungi, bukan hanya milik puri saja. Tapi, sudah menjadi aset negara. Sampai sekarang dana bantuan kami tidak dapat,” sesalnya.

Jika ke depan kondisi ini terus terjadi, pihaknya akan menutup operasional taman seluas 10 hektare ini.

Mengingat manajemen tidak sanggup menutupi biaya operasional yang tinggi tanpa keseimbangan pendapatan.

“Kami tidak tahu taman ini akan jadi seperti apa kalau tanpa ada perawatan. Dalam hitungan hari saja sudah sangat kotor. Apalagi bulanan,” jelasnya.

Sebelumnya, pihak manajemen sudah mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemkab Karangasem.

Namun, pihaknya hanya menerima kajian dengan alasan keterbatasan anggaran. “Melalui dana PEN pariwisata yang didapat Pemkab, seharusnya kami bisa jadi prioritas. Kami seharusnya dapat dana itu,” tandasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/