Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pencegahan Korupsi di Denpasar

Rosihan Anwar • Jumat, 3 Mei 2024 | 00:48 WIB

 

Wabup Ketut Suiasa saat menghadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Wilayah V Tahun 2024 oleh KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5).
Wabup Ketut Suiasa saat menghadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Wilayah V Tahun 2024 oleh KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5).

 

Wabup Ketut Suiasa menghadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Wilayah V Tahun 2024 oleh KPK RI dalam rangka penguatan Komitmen pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah khususnya pencegahan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/Dinas dan stakeholder lainnya yang berdampak pada Peningkatan integritas Pemerintah Daerah.

 

Rakorda dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko yang ditandai dengan pemukulan gong bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024) Turut hadir Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Wilayah V KPK Budi Waluya, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPRD Putu Parwata, Inspektur Luh Suryaniti, para Kepala Daerah, Sekda, Inspektorat Provinsi, Kab/Kota Lingkup Pemerintah Wilayah V KPK RI, Forkopimda Prov. Bali, serta lembaga/instansi terkait.

 

Ditemui seusai menghadiri Rakorda Wabup Ketut Suiasa sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur bisa hadir pada pelaksanaan Rakerda Pencegahan Korupsi Pemerintah Wilayah V yang diinisiasi oleh KPK RI. "Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melakukan peningkatan Sistem Pengawasan Internal (SPI) semakin berkualitas, peningkatan kualitas dari akurasi MCP serta akan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam pendampingan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporannya, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini harus dilaksanakan oleh semua jajaran di Pemkab Badung," ujarnya.

Editor : Rosihan Anwar