Kisruh di tubuh PHDI mengundang keprihatinan dari sejumlah pihak. Namun, kisruh ini, menurut Jro Bauddha Suena membuat sampradaya (aliran/sekte) transnasional atau asing tertawa dan menari dari konflik ini.
I WAYAN WIDYANTARA, Denpasar
BERKACA atas semua kejadian tersebut di atas, Jro Bauddha Suena alias Wayan Suena melihat, semestinya pengurus PHDI Pusat segera melakukan rekonsiliasi dengan para ketua PHDI Provinsi yang tidak ikut Pesamuan Agung setidaknya satu minggu setelah Pesamuan Agung sekaligus melakukan sosialisasi atas hasil Pesamuan Agung PHDI Pusat.
Namun hal tersebut tidak dilakukan sama sekali dan justru hasil Pesamuan Agung baru masuk cetak di Percetakan Mahabhakti awal September 2021 dengan alasan dari Panitia Mahasabha bahwa Ketua PHDI Pusat baru saja memeriksa dan menandatangani hasil Pesamuan Agung PHDI Pusat tersebut.
Kata dia, itu berarti ada jeda waktu lebih kurang 30 hari dari 31 Juli 2021 setelah Pesamuan Agung, sehingga patut menjadi kecurigaan semua pihak atas molornya sosialisasi ini.
Buntunya komunikasi antara Pengurus Harian PHDI Pusat dengan PHDI Provinsi dan sistem administrasi surat-menyurat yang buruk dalam internal PHDI Pusat, yang mana tidak sekalipun surat para Ketua PHDI Provinsi di jawab oleh PH PHDI Pusat, sepatutnya menjadi koreksi diri kepada pengurus Harian PHDI Pusat.
“Justru saya lihat saat ini yang ketawa dan menari-nari atas terjadinya konflik ini adalah orang-orang simpatisan dan politisi dari organisasi transnasional ISKCON (Hare Krishna) dan Sai Baba, karena memang ini yang mereka harapkan terjadi agar kita internal umat Hindu Dharma Indonesia ribut terus,” ungkapnya.
Baginya, bila memang benar-benar sebagai pengayom umat Hindu Dharma Indonesia, sebaiknya Pengurus Harian PHDI Pusat sebagai orang tua umat Hindu Dharma Indonesia mengundang pihak-pihak terkait.
Terutama dari pihak yang berasal dari Forum Komunikasi PHDI Provinsi untuk rekonsiliasi, duduk bareng mencari solusi terbaik yang mana pertemuan ini bisa difasilitasi oleh tokoh-tokoh nasional Hindu Dharma dan juga oleh Gubernur Bali.
“Agar kita semua kembali seperti sedia kala dan ke depannya PHDI Pusat terbebas dari pengaruh orang-orang yang berasal dari organisasi transnasional,” pungkas Jro Suena. (habis)
Baca Juga: Mahasabha secara Tatap Muka Ditakuti Bisa Cabut Pengayoman Sampradaya (Tulisan 2)
Editor : Yoyo Raharyo