DENPASAR, radarbali.id - Ketika pemerintah sibuk ngurus penyelenggaraan Forum Air Dunia, muncul kelompok the People’s Water Forum (PWF) di Bali. Dianggap kontra, dua Organisasi Masyarakat (Ormas) terpaksa melakukan pembubaran saat pihak PWF sedang melakukan zoom meeting, Hotel Oranjje di Denpasar Timur, Senin (20/5).
Situasi di Hotel Oranjje mendadak ramai ketika didatangi dua Organisasi Masyarakat, siang kemarin.
Mereka masuk lalu mencari ruangan Ballroom yang terletak di bagian belakang. Sebab, beredar informasi, kurang lebih empat sampai orang dari pihak menamai kelompok the People’s Water Forum di Bali.
"Mereka diketahui melakukan Zoom Meeting dengan pihak asing. Karena kegiatan tersebut dianggap kontra dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10, di Bali pada 18-25 Mei 2024, dua kelompok organisasi ini melakukan pembubaran," terang Gus Yadi, pentolan Patriot Garuda Nusantara (PGN).
Dikabarkan, pembubaran itu mendapatkan perlawanan sehingga situasi sempat tegang.
"Kami anggap, mereka adakan kegiatan mengada-ngada, karena melanggar himbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali. Orang-orang ini terkesan jual alam ini ke bangsa asing," tegas pembina Organisasi Patriot Garuda Nusantara (PGN).
Dikatakan, ketika terdapat bencana khususnya Banjir, kelompok ini tidak terlibat dalam memberikan bantuan. Namun ketika ada WWF tetiba muncul.
"Aksi dari PGN dan pihak Organisasi Anak Kolong, tujuan memberitahukan dan menyadarkan mereka, agar jangan membuat kegiatan selain KTT WWF yang sementara berlangsung.
Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat, tidak melakukan tindakan provokatif selama pelaksanaan Forum Air Dunia.
"Berharap kepada kelompok yang mengatasnamakan kaum intelektual untuk dapat berpikir dengan jernih, dan tidak mengorbankan Bangsa demi kepentingan kelompok atau pribadi," pungkasnya.
Sementara itu, beredar rilis tertulis dari pihak People’s Water Forum di Bali diintimidasi dan dipaksa bubar. Yang dirasakan itu merupakan praktik pembungkaman kebebasan berpendapat.
Dikatakan, Massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan.
Padahal PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.
Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum.
Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum.
Tindakan anti demokrasi dan kekerasan tersebut dilakukan tanpa dasar akademis yang jelas. Kelompok ormas memaksa panitia dan peserta PWF 2024 untuk membubarkan agenda karena dianggap melanggar himbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali.
Perlu diketahui bahwa imbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengingat, dan justru melanggar ketentuan Konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
"Fenomena ini makin membuktikan tidak adanya komitmen Negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya," kutip dalam rilis tertulis, panitia yakni Roberto Hutabarat, secretary general Forum Pro-Demokrasi Bali.
Poinnya, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
Lalu mendesak agar Negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan.***
Editor : M.Ridwan