DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Nasib angkutan masal Bus Trans Metro Dewata (TMD) yang merupakan program Kementerian Perhubungan untuk mengurai kemacetan di Bali terancam ditarik.
TMD adalah sistem transportasi bus raya terpadu beroperasi sejak 2020 ini terancam tidak diperpanjang.
Sebab, selama ini penganggarannya masih bergantung dengan pemerintah pusat. Sementara, Pemerintah Pusat telah menyurati Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa dikelola oleh Pemprov Bali.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, mengatakan, untuk perubahan pengelolaan menjadi ke Pemprov Bali, Kata Samsi, Pemprov Bali belum ada kapasitas. Maka, pihaknya meminta bersabar, kalau dihentikan.
Hal itu menjadi konsekuensi karena transportasi publik itu tidak dimanfaatkan.
"Ya sabar-sabar kalau berhenti dulu ya syukuri pernah dikasih. Ya salah sendiri tidak mau dipakai sekarang hilang baru terasa," tutur Samsi, kepada radarbali.id.
Antusias masyarakat Bali menggunakan transportasi massal memang tidak seperti daerah lain. Menurut Samsi, konsumsi pemakaian kendaraan publik yang rendah karena Bali telah lama kehilangan transportasi publik.
Sehingga untuk kembali membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian dan juga dipaksa.
"Daerah lain mereka sudah biasa. Kalau tidak pakai transportasi mahal kan buat mereka. Kalau di Jawa itu jauh-jauh di sini dekat-dekat. Tapi lama-lama orang mikir kalau hujan enakan di bus. Turun tinggal pakai payung," ucapnya.
Disinggung nasib TMD tahun depan? Alumnus ITB, Jawa Barat ini menuturkan pihaknya khawatir, tampaknya penganggaran belum clear. Pihaknya mengakui masih ada evaluasi untuk TMD.
Sebab dari pusat sudah tidak menyediakan anggaran Misalkan, Pemerintah Pusat berencana memindahkan ke tempat lain karena daerah lain membutuhkan, kemungkinan akan dihentikan.
"Kami terima surat dari Jakarta bahwa ini diminta diambil alih ke pemprov bersama kabupaten/kota tapi, Pemprov belum ada kapasitas, karena anggaran sudah tidak tersedia," tandas Samsi.
Selama ada Bus TMD menyediakan berapa rute, termasuk untuk wisatawan dari bandara dan ke Ubud yang banyak dimanfaatkan.
Saat ini ada 105 armada bus dengan 6 koridor yang ada. Sementara itu, Pemprov Bali menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia untuk mengatasi permasalahan transportasi khususnya macet di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Sebagai langkah awal, Pemerintah Australia menyerahkan kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Proyek e-BRT ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengurai kemacetan yang semakin parah di Bali. ***
Editor : M.Ridwan