DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Upaya mengaktifkan kembali moda transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) di Bali agaknya perlu perjuangan panjang.
Pasalnya, Pemprov Bali sempat akan bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat yang berencana akan melakukan kunjungan ke Bali, tiba-tiba batal.
Seyogyanya Pemprov Bali mengalokasikan anggaran untuk moda transportasi umum, karena berdasarkan informasi,seharusnya Pemda Bali mengalokasikan anggaran untuk transportasi publik.
Ini menunjuk Permendagri No. 35 tahun 2024 pasal 25 hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk Pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Penerimaan PKB Provinsi Bali Rp 173,25 miliar.
Manajer PT Satria Trans Jaya, Operator TMD Layanan Bus Buy The Service (BTS) Ida Bagus Eka Budi menjelaskan, banyak pertanyaan dari pengguna TMD bagaimana kelanjutan bus yang lahir di era Joko Widodo ini.
”Sejarah layanan BTS, pilot project layanan angkutan massal berbasis jalan di Kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan, target bukan jumlah penumpang tetapi pelayanan terbaik bagi pengguna di mana layanan operator dibeli oleh pemerintah dalam hal ini pusat yang mana program ini adalah stimulan yang wajib diambil alih oleh daerah dalam periode tertentu,” beber Budi menjelaskan latar belakang lahirnya TMD ini (19/12025).
Lebih lanjut Budi menjelaskan, Bali salah satu dari lima daerah layanan pilot project yang dimulai dari 2020. Lima daerah itu, Denpasar, Jogjakarta, Solo Palembang dan Medan. Pemerintah Kota Medan lebih sigap, dengan segera mengambil alih proyek tersebut.
"Dasar Layanan Trans Metro Dewata Tertuang dalam nota kesepahaman antara Dirjenhubdat, Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar tanggal 6 Desember 2019 yang berakhir dalam lima tahun yaitu pada 6 Desember 2024,” jelasnya.
Padahal dengan beroperasinya TMD ini, meminimalisasi kemacetan dan mewujudkan Bali yang bersih aman, lestari dan indah melalui layanan transportasi umum bertaraf internasional.
Berpedoman kepada standar layanan BTS, yakni keselamatan, kenyamanan, keamanan, keteraturan, kesetaraan, dan keterjangkauan.
Lebih jauh diterangkan oleh Budi, operator layanan TMD ini adalah perusahaan transportasi umum yang murni menjalankan amanat konstitusi karena PT. Satria Trans Jaya selaku operator layanan BTS Bali adalah gabungan pengusaha transportasi besar berskala nasional di Bali.
”Kami sudah melakukan segala hal dan kami akan patuh terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintahdan sudah terkonfirmasi dari live ig AWK pada 17 Januari,” tegasnya.
Komunitas Pengguna TMD sudah juga menempuh segala cara untuk mengembalikan transportasi publik itu.
Pertama, mereka mohon audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk mencari tahu perkembangan surat dari Dirjen Hubdat terkait pengelolaan layanan BTS Bali diserahkan ke pemerintah daerah Bali di tahun 2025 tanggal surat 13 Desember.
Kemudian, 24 Desember manajemen TMD berkomunikasi dengan pihak Dishub terkait konsep surat dan bertemu dengan Tim Sesditjen Kemenhub yang berkunjung ke Bali bahwa Kemenhub menunggu surat dari Pemprov sebagai justifikasi jika layanan BTS masih memerlukan dukungan dari anggaran Kemenhub.
”Pada tanggal 30 Desember mendampingi penggagas petisi dan komunitas audiensi dengan Kadishub Provinsi Bali, dan mendapat informasi bahwa surat diterima 16 Desember dan surat balasan sudah di Sekda Bali,” jelas Budi.
Akhir tahun 2024, 31 Desember, Operator memohon untuk bertemu dengan Pj Gubernur Bali karena belum ada tindak lanjut surat dan setelah pertemuan tersebut surat balasan sudah dikirim ke Kemenhub.
Hingga menjelang pergantian tahun 1 Januari TMD belum ada arahan resmi sehingga tanggal 1 Januari 2025 TMD tidak beroperasi.
Selanjutnya, manajemen Operator bertemu dengan Anggota DPD RI Ibu Ni Luh Djelantik pada tanggal 2 Januari dan berlanjut pada 4 Januari dikunjungi ke kantor Operator oleh Ibu Ni Luh Djelantik berkaitan dengan tindak lanjut sebelumnya.
Tanggal 6 Januari menghadap Dirjen Hubdat bersama Kadishub Bali."Selanjutnya 10 Januari mendampingi komunitas bertemu dengan Ni Luh Djelantik.
Setelah itu 13 Januari mendampingi paguyuban pramudi, dan komunitas pengguna TMD bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Bali dengan hasil pertemuan.
”Minggu depan Komisi 3 akan berkunjung ke Kemenhub dan operator diminta berkomunikasi dengan Gubernur terpilih yang sudah ditetapkan 9 Januari, tegasnya.
Baca Juga: Scoopy Usung Tag Line Trend Setter Number 1 in Bali, Resmi Dilaunching di Living World
Mereka akan bertemu dengan Wayan Koster Cagub Bali terpilih 20 Januari. Kemudian Arya Wedakarna Anggota DPD RI akan mendampingi Kemenhub bertemu dengan jajaran Pemprov Bali pada tanggal 23 Januari.
Menurutnya, jika ada komunikasi yang baik antara pusat daerah TMD seharusnya bisa segera mengaspal.”Komunikasi yang terputus antara pusat dan daerah, terkonfirmasi batalnya kedatangan Dirjen hubdat Ke Bali 16 Januari,” kata Budi.
Empat anggota DPD RI, khususnya Ni Luh Djelantik dan AWK turut membantu, mereka akan bertemu dengan pemerintah pusat dan Pemprov Bali pada 23 Januari. Kontribusi para anggota DPD RI perwakilan Bali meringankan beban manajemen. Diharapkan awal Februari TMD dapat melayani Masyarakat Sarbagita.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa mengatakan, pihaknya juga mengaku belum bertemu dengan Kementerian Perhubungan seperti yang ditugaskan oleh Ketua DPRD Bali setelah audiensi dengan komunitas dan manajemen TMD.
"Belum (menghadap Kemenhub,red) karena jadwal ke Jakarta kami agendakan minggu depan karena waktu pk kadis dan komis, karena masing-masing ada agenda kegiatan," jelasnya.
Politisi Gerindra sebelumnya telah berencana bertemu dengan Dirjen Perhubu saat mereka berkunjung ke Bali, namun tiba-tiba batal kedatangan ke Bali.
"Kemarin dapat kordinasi dengan pihak Dirjen Perhubungan Darat dan Kadis Perhubungan tapi Dirjen ada agenda ke Bali tapi Dirjen tidak jadi ke bali sehingga harus dibuat jadwal lagi," tegasnya.***
Editor : M.Ridwan