DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Mimpi Bali memiliki kereta bawah tanah (subway) atau Bali Urban Subway (BUS) tampaknya masih jauh panggang dari api.
Padahal moda transportasi publik yang digadang bakal mengurai kemacetan ini sudah melakukan groundbreaking menjelang akhir tahun 2024 lalu.
Hingga kini kabarnya semakin senyap. Bahkan sudah dilakukan pengeruwakan (upacara niskala, Red) di TOD Central Parkir Kuta pada 4 September 2024 lalu, proyek ambisius ini belum juga menunjukkan tanda-tanda fisik di lapangan.
Padahal, saat itu Pemprov Bali begitu optimistis proyek garapan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) bersama PT Bali Indah Prima (BIP) tersebut bakal jadi solusi kemacetan horor di Pulau Dewata.
Kemacetan di wilayah utama Bali, khususnya di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), sering kali terkonsentrasi pada jalur akses wisata dan pusat bisnis.
Berdasar Data BPS Bali 2024, jumlah kendaraan bermotor yang melintas di wilayah ini mencapai 3,5 juta unit. Sementara panjang jalannya hanya ± 3.118,74 km saja. Dengan rasio tersebut, hampir sepanjang hari, kecepatan kendaraan yang melintas di wilayah Canggu, Sunset Road, atau Ngurah Rai hanya sekitar 15-40 km per jam saja.
Tak heran jika kemacetan panjang selalu menjadi pemandangan sehari-hari. Kehadiran moda transportasi umum dengan kapasitas angkut besar dan kecepatan tinggi, seperti Bali Urban Subway, adalah hal yang mendesak.
Sebelumnya, proyek Bali Urban Subway dimandatkan kepada PT SBDJ. BUMD milik Pemprov Bali ini kemudian menunjuk PT BIP sebagai investor utama atau lead consortium.
Mangkraknya proyek ini pun memicu tanda tanya besar dari legislator di Renon. Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, mengaku pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelanjutan proyek tersebut.
"Sejak pengeruwakan September 2024, katanya masih proses feasibility study (FS). Tapi sampai sekarang, sudah setahun lebih, kami di Komisi III belum dapat informasi lagi soal progresnya," ungkap Suyasa saat diwawancarai terpisah (2/2/2026).
Politikus Partai Gerindra ini memahami bahwa proyek raksasa dengan skema investment-based (tanpa APBD/APBN) memang butuh waktu lama untuk menemukan investor yang benar-benar serius.
Kabar terakhir, ada ketertarikan dari pemodal asal Tiongkok dan Korea. Belum jelas apakah itu datang melalui PT BIP sebagai lead consortium. Namun, rencana ini juga tanpa transparansi progres, sehingga tidak salah publik bertanya-tanya dan kecewa.
Di sisi lain, ada sinyal perubahan arah kebijakan teknis, pindah haluan dari LRT ke ART. Direktur SBDJ, Ervan Maksum, mengonfirmasi adanya kajian untuk mengalihkan moda dari Light Rail Transit (LRT) ke Autonomous Rail Transit (ART). Alasan utamanya: mencari yang paling cocok dengan kebutuhan dan karakteristik Bali.
"Sebenarnya bukan mencari perubahan, tapi kami mencari sesuatu yang lebih optimal. Kami ingin melihat secara menyeluruh, membandingkan alternatif moda dan teknologinya," kilah mantan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas itu.
Perubahan konsep ini rupanya belum sampai ke telinga dewan. Suyasa menyebut informasi yang dipegangnya masih seputar LRT.
"Kami akan sounding terus. Kami tanya ke eksekutif sudah sampai mana? Informasi yang saya pegang masih LRT, termasuk soal pergantian investor, semoga saja tidak (bermasalah)," harapnya.
Anggaran fantastis yang dibutuhkan USD 20 Miliar atau sekitar Rp 316 Triliun. Angka ini hampir tiga kali lipat dari biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Dana jumbo inilah yang membuat perencanaan berjalan alot. Di samping juga dibutuhkan kajian yang matang secara teknis melihat juga karakteristik daerah Bali berbeda dengan provinsi lainnya.
"Harapan kami proyek ini segera jalan. Karena manfaatnya akan sangat luar biasa untuk mengurangi kemacetan dan menunjang pariwisata kita," pungkasnya.***
Editor : M.Ridwan