RADAR BALI – Penanggulangan bencana di Pulau Dewata memasuki babak baru yang lebih inklusif dan terintegrasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali secara resmi meluncurkan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan 2026, sebuah inisiatif kolaboratif yang didukung penuh oleh Program SIAP SIAGA, kemitraan strategis antara Pemerintah Australia dan Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menekan risiko kerugian jiwa, ekonomi, maupun lingkungan melalui pendekatan sistem yang menyeluruh.
Fokus utama tahun ini adalah menyelaraskan prioritas daerah dengan implementasi lapangan yang melibatkan lintas sektor, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat sipil.
BPBD Bali menekankan bahwa resiliensi tidak akan tercapai tanpa pelibatan semua kelompok masyarakat. Beberapa pencapaian penting yang telah dirintis meliputi:
Layanan Disabilitas: Peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada Oktober 2025 sebagai komitmen nyata agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal saat krisis.
Sektor Pendidikan: Deklarasi 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai Kampus Siaga Bencana (KSB) yang menerapkan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI).
Pariwisata Aman: Penerapan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) bagi pelaku usaha wisata guna menjamin keamanan wisatawan.
Kearifan Lokal: Pendampingan desa adat, seperti Desa Adat Dukuh dan Temukus, melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
"Bencana adalah urusan bersama karena dampaknya bisa menimpa siapa saja. Kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk membangun ketangguhan yang berkelanjutan," tegas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja.
Delapan Prioritas Utama Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, kemitraan BPBD Bali dan SIAP SIAGA telah menetapkan delapan program prioritas untuk memperluas dampak positif ke seluruh wilayah, di antaranya:
Penguatan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).
Pendampingan teknis dan penyusunan kebijakan strategis.
Pemetaan risiko berbasis data, informasi, dan komunikasi yang akurat.
Pengembangan regulasi kesiapsiagaan melalui kolaborasi pentahelix.
Peningkatan kapasitas penanganan darurat dan pascabencana.
Optimalisasi manajemen logistik dan peralatan bencana di tingkat lokal.
Deswanto Marbun, Head of Sub-National Programs SIAP SIAGA, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Bali.
Menurutnya, forum koordinasi ini menjadi kompas untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat aksi nyata dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.
SIAP SIAGA merupakan program kemitraan antara Australia dan Indonesia yang bertujuan memperkuat manajemen risiko bencana di kawasan Indo-Pasifik.***
Editor : Ibnu Yunianto