BENTENG BUDAYA: Seminar Nasional gelaran Dewan Pimpinan Daerah Forum Gerakan Adat Senusantara (DPD Forgas) Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Jumat (3/4). (Novi Febriani/Radar Bali)
DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Dewan Pimpinan Daerah Forum Gerakan Adat Senusantara (DPD Forgas) Provinsi Bali menggelar Seminar Nasional bertajuk "Strategi Penguatan Dresta Bali dalam Mencegah dan Menangkal Intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional" di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Jumat (3/4/2026).
Acara ini dihadiri sekitar 850 hingga 1.000 peserta yang terdiri dari jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Bali, pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pejabat Utama Polda Bali, serta Dandim se-Bali.
Turut hadir pula kalangan akademisi, BEM, DPM, pejabat eselon II, perwakilan perbankan, FKUB, organisasi profesi, tokoh soroh/warih, ormas, hingga Manggala Puri se-Bali.
Kegiatan yang diinisiasi oleh DPD Forgas Bali—organisasi masyarakat berbadan hukum yang disahkan Kemenkumham dan terdaftar di Kesbangpol Bali—ini dilatarbelakangi oleh urgensi menjaga identitas budaya Bali sebagai bagian integral keragaman bangsa.
Merujuk pada studi Skinner, keberagaman lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia menempatkan Bali sebagai wilayah dengan kekuatan budaya berbasis adat dan tradisi yang sangat khas.
Gubernur Bali, Wayan Koster, hadir secara langsung untuk membuka acara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Catur Satya Sakti yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP FORGAS Indonesia, Ida Cokorda Gde Brasika Putra, S.H.
Adapun empat poin utama dalam deklarasi tersebut adalah:
1.Menegaskan status sebagai Umat Hindu Dresta Bali dan Nusantara serta warga negara RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.;
2.Berjanji menjaga kelestarian ajaran leluhur dari pengaruh sampradaya asing dan ideologi transnasional.
3. Berbakti demi mewujudkan Bali yang maju, sejahtera, dan bahagia melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali; 4.Menjaga adat istiadat, tradisi, dan budaya kearifan lokal Bali.
Ketua DPD FORGAS BALI Dr Drs, I Kadek Arya Bagiastra, SE, SH, MM, MH menjelaskan, nilai-nilai ingin melalui konsep Taksu Bali, yakni kekuatan spiritual yang menjadi sumber keharmonisan masyarakat.
Hal ini selaras dengan visi pembangunan Bali Semesta Berencana. Namun, tantangan muncul seiring masifnya pengaruh Sampradaya Asing dan Ideologi Transnasional di tengah arus globalisasi.
Fenomena ini dinilai berpotensi merusak tatanan adat, memicu polarisasi umat, hingga melemahkan eksistensi Dresta Bali, terutama di kalangan generasi muda.
"Intervensi ini ditengarai telah menyusupi berbagai sendi kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, tokoh masyarakat, birokrasi, hingga pemanfaatan situs suci untuk perayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Hindu Dharma Indonesia," terangnya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara, Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Hindu Dharma Indonesia akan pentingnya menjaga adat dan budaya.
"Sekaligus memperkuat pemahaman dalam menangkal pengaruh ideologi asing," terangnya.
Selain sebagai benteng pertahanan, forum ini diharapkan mampu meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap infiltrasi budaya yang mengancam ketahanan sosial-spiritual Bali.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, Dr. I Gusti Made Sunarta, S.Ag., M.M., yang mewakili Menteri Agama RI untuk membahas penguatan mental ideologi generasi muda. Selanjutnya, I Ketut Budi Astawa, S.Ag., M.Si., memaparkan materi bela negara dalam konteks ancaman non-militer.
Hadir pula akademisi sekaligus praktisi hukum pidana yang telah bergelar Wiku, Ida Rsi Agung Acharya Dwijananda (Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.), yang mengulas pemantapan Tiga Kerangka Dasar Agama Hindu.
Terakhir, pemerhati adat Gde Mahardika menekankan pentingnya penguatan budaya di tengah gempuran teknologi dan media sosial guna menghadapi arus penyebaran ideologi asing.
Editor : Rosihan Anwar