RADAR BALI - Pemerintah Provinsi Bali menghadapi situasi pelik terkait kebutuhan pegawai.
BKPSDM Pemerintah Provinsi Bali mencatat total Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 21.102 orang per 1 April 2026.
Dari jumlah tersebut, tenaga kerja terbagi ke dalam 7.946 pegawai negeri sipil (PNS), 9 calon pegawai negeri sipil (CPNS), 9.265 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 3.882 PPPK paruh waktu.
Terkait dengan proyeksi masa kerja, terdapat tren purnatugas yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat.
Pada tahun 2026, sebanyak 602 pegawai diperkirakan akan pensiun, dengan rincian 265 orang telah memasuki masa pensiun hingga bulan April, dan 337 orang lainnya dijadwalkan menyusul dari bulan Mei hingga Desember.
Pegawai yang akan pensiun pada tahun 2026 meliputi eselon I sebanyak 3 orang, eselon II sebanyak 23 orang, eselon III sebanyak 16 orang, serta kelompok jabatan fungsional tertentu dan staf sebanyak 560 orang.
Sementara itu, untuk tahun 2027, estimasi pegawai yang akan memasuki masa pensiun berjumlah 540 orang.
Rincian perkiraan pensiun pada tahun 2027 mencakup 1 orang dari eselon I, 3 orang dari eselon II, 20 orang dari eselon III, 21 orang dari eselon IV, dan 495 orang dari golongan jabatan fungsional tertentu atau staf.
Komposisi usia pegawai saat ini juga bervariasi dan didominasi oleh kelompok usia produktif.
Berdasarkan data keadaan per 1 April 2026, jumlah terbanyak berada pada rentang usia 31 hingga 40 tahun, yaitu sebanyak 8.937 orang.
Selain itu, terdapat 3.757 pegawai berusia 18 hingga 30 tahun, 4.669 pegawai berusia 41 hingga 50 tahun, dan 3.739 pegawai berusia di atas 50 tahun.
Dari sisi sebaran formasi jabatan, terdapat perbandingan yang cukup mencolok antara sektor pendidikan, kesehatan, dan keahlian bahasa.
Jumlah tenaga pendidikan yang mengisi formasi tercatat paling mendominasi dengan 7.586 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan formasi bidang kesehatan yang terisi sebanyak 1.172 orang,
Bahkan, Bali juga hanya memiliki 237 orang dokter yang bertugas di sejumlah fasilitas kesehatan milik provinsi, antara lain RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, dan RSJ Manah Shanti Mahottama.
Sementara itu, untuk kualifikasi pelayanan bahasa dan sastra, Pemprov Bali justru memiliki 1.007 pegawai.
Dengan adanya proyeksi pengurangan jumlah tenaga kerja akibat masa pensiun ini, penataan formasi serta perencanaan sumber daya manusia menjadi langkah krusial agar kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tetap berjalan secara optimal.***
Editor : Ibnu Yunianto