KINTAMANI, Radar Bali.id – Lahan sawah di Kabupaten Bangli yang mencapai ribuan hektare kini dalam kondisi rentan.
Sebagai salah satu daerah pembudidaya padi tahunan, Bangli, sejatinya sempat menjadi daerah prioritas yang menerima subsidi premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Sudah Ditawarkan, Tahun Ini Tanpa Subsidi, AUTP Tak Diminati Petani Klungkung, Ini Penyebabnya
Namun, cerita manis perlindungan bagi petani itu kini telah berakhir. ”Luasan lahan sawah di Bangli tercatat sekitar 1.966,80 hektare. Lahan terluas berada di Kecamatan Susut,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma saat dikonfirmasi pada Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Ada Subsidi, Program AUTP Tahun 2023 di Klungkung Tak Dilirik Petani, Ini Penyebabnya
Sarma membeberkan, sejak tahun 2022 lalu, pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan subsidi premi AUTP. Dampaknya, seluruh lahan pertanian padi di Bangli otomatis tidak lagi memiliki benteng perlindungan asuransi.
Padahal, risiko gagal panen akibat serangan hama penyakit di wilayah subur tersebut tergolong cukup tinggi.
”Saat ini tidak ada lahan pertanian padi yang dilindungi AUTP, karena kemarin-kemarin kami murni mengandalkan APBN. Sementara untuk penganggaran mandiri dari APBD, kami saat ini masih membuat kajian mendalam,” terangnya.
Ironisnya, meski ancaman gagal panen membayangi, para petani lokal kedapatan kurang tertarik untuk mengasuransikan lahan mereka secara mandiri. Sarma menyebutkan, faktor utamanya adalah penguasaan luas lahan per petani yang relatif kecil. ”Selain itu, para petani juga menilai proses pengurusan klaim asuransi kelewat ribet,” imbuhnya.
Kondisi setali tiga uang juga terjadi di Bumi Serombotan, Kabupaten Klungkung. Pemerintah pusat kembali mencoret subsidi premi AUTP untuk lahan pertanian padi di Klungkung.
Di sisi lain, para petani setempat juga enggan memproteksi sawah mereka secara swadaya karena menilai potensi gagal panen total di wilayah mereka relatif kecil. ”Luas lahan sawah di Kabupaten Klungkung sendiri berkisar 3.735 hektare,” papar Sarma menerangkan data regional.
Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pusat memberikan subsidi melimpah sebesar 80 persen terhadap premi AUTP. Petani hanya dibebankan membayar Rp36 ribu per hektare dari total premi normal sebesar Rp144 ribu. Namun fasilitas itu tetap sepi peminat.
”Sementara tahun ini subsidi sama sekali tidak ada. Alhasil semakin enggan petani memanfaatkan program ini. Tahun ini tercatat tidak ada satu pun petani di Klungkung yang memanfaatkan AUTP,” ungkapnya.
Lebih lanjut, karakteristik pertanian padi di Klungkung memang jarang dihadapkan pada fenomena gagal panen total. Jikalau terkena serangan hama, kerusakannya jarang menyentuh angka di atas 50 persen.
Kondisi ini membuat klaim sulit dicairkan karena syarat mutlak klaim AUTP mewajibkan tingkat kerusakan minimal 75 persen dari luasan satu bidang sawah yang diasuransikan.
“Biasanya gangguan hama utama hanya berdampak pada penurunan produksi sekitar lima persen saja. Potensi gagal panen yang kecil inilah yang membuat petani enggan mengeluarkan kocek untuk asuransi, meski nilai premi yang dibayarkan sebenarnya kecil,” tandasnya.[*]
Editor : Hari Puspita