RADAR BALI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan anggaran yang cukup besar. Sejumlah sektor terkena dampak efisiensi anggaran, tak terkecuali pondok pesantren (ponpes) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenang).
“Anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di ponpes dipangkas,” kata Ketua Forum Ponpes Kota Mataram H Mahduddin Salim Assyamil.
Diutarakan, pihaknya sudah melakukan rapat bersama semua pengurus ponpes se-Kota Mataram terkait anggaran BOS tahun ini yang dipangkas.
Terutama ponpes yang baru merangkak tentu akan kesulitan untuk berkembang jika BOS dipangkas.
“Bisa tutup ponpes yang baru-baru ini,” tutur pria yang juga pimpinan Ponpes Nurussalamah, Motong Are, Sandubaya ini.
Ia menyebutkan, dana BOS jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) yang dulunya per anak per tahun mendapat Rp Rp 900 ribu kini menjadi Rp 500 ribu.
Dana BOS jenjang MTs yang dulunya Rp 1,1 juta menjadi Rp 600 ribu.
Sementara dana BOS jenjang MA yang dulunya Rp Rp 1,5 juta kini menjadi Rp Rp 700 ribu per tahun.
“Kasihan ponpes yang baru merangkak ini,” ucapnya.
Pemangkasan dana BOS tentu akan berdampak pada biaya operasional ponpes. Karena sejauh ini kata Salim, biaya operasional di Ponpes menggunakan dana BOS.
Sementara untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) tidak dipungut di ponpes Kota Mataram.
“Kalau di Lombok Barat ada BPP-nya di ponpes, kalau kita di Kota Mataram ndak ada BPP. Ini gaji guru saja diambilkan dari dana BOS,” cetusnya.
Ia ingin kebijakan efisiensi anggaran untuk MBG tidak dipangkas dari dana BOS di ponpes.
Karena jika ini dilakukan tidak menutup kemungkian sejumlah ponpes, terutama yang baru berdiri akan gulung tikar. “Ini yang kita khawatirkan,” tuturnya.
Tercatat, ada 33 ponpes di Kota Mataram yang terdaftar, sisanya belum terdaftar karena baru beroperasional. ***
Editor : Ibnu Yunianto