DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Pihak kampus STIKOM Bali diduga melakukan penipuan terhadap publik. Sebab, apa yang disampaikan dalam jumpa pers berkedok klarifikasi di aula lantai 4, Kampus STIKOM Bali, Sabtu, 17 Mei 2025, disebut sebagai kebohongan besar dan ingin cuci tangan.
Ini disampaikan Rohani Martha Butarbutar, 48, ditemui di Denpasar, Senin (19/5/2025).
Kepada radarbali.id, wanita kelahiran Jakarta ini menyatakan, yang disampaikan Rektor STIKOM, Dr. Dadang Hermawan, didampingi Dr. Ni Luh Putri Srinadi, S.E., M.M., Kom (WR II); Dr. Roy Rudolf Huizen, S.T., M.T (WR I); Prof. Dr. I Made Bandem, M.A (pembina yayasan); dan Yudi Agusta, Ph.D (WR III), tidak benar.
"Siapa yang sudah baca berita, pernyataan Dadang Hermawan, berbohong dan jauh dari fakta sebenarnya," ungkapnya. Pertama, teradu di Polresta Denpasar yakni Gede Agus Wardhana dari PT. Widya Dharma Sidhi, tidak dihadirkan diduga agar keterangannya tidak blunder ketika ditanya awal media.
Kemudian PT. WDS bukan hanya sebatas kerja sama, tapi perusahaan tersebut tergabung di Group STIKOM Bali.
Kampus STIKOM dan PT. WDS inilah yang bekerja sama atau bermitra dengan PT. RA yang berkedudukan di Jakarta.
"STIKOM janganlah memisahkan PT. Widya Dharma Sidhi yang terdapat teradu Gede Agus Wardhana. Terkesan lempar tanggung jawab dan ingin cuci tangan," kata mantan guru ini sembari mengatakan PT. RA merupakan perusahaan yang dapat mengirim pekerja migran ke luar negeri.
Karena itu, wanita berusia 48 tahun mengatakan, membenarkan bahwa program tersebut ketentuannya harus mendapat Nomor Induk Mahasiswa, setelah membayar jutaan rupiah, tetapi tidak kuliah.
"Statusnya mahasiswa, tetapi tidak kuliah," imbuh wanita kelahiran Jakarta.
Masih ada puluhan pekerja migran berkedok kuliah sambil magang yang mengantongi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) tanpa diberi bekal kuliah. Mereka akan membuat laporan ke pihak berwajib.
"Ya, kami baru sadar. Diduga modus kampus STIKOM meraup keuntungan besar dengan cara mudah. Intinya, terdaftar jadi mahasiswa tanpa harus kuliah," katanya. Mungkin ada yang sempat kuliah satu semester dan diberangkatkan, tetapi saya dan teman-teman mengalami hal yang berbeda.
Parah lagi, Dr. Dadang Hermawan membenarkan menerima balasan juta rupiah darinya, namun sudah dikembalikan. "Saya pastikan, itu bohong besar," ungkap wanita ini.
Banyak penjelasan yang tidak masuk akal. Jujur, lembaga pendidikan STIKOM Bali ingin cuci tangan setelah kasus ini mencuat ke publik karena ada pengaduan masyarakat ke Polresta Denpasar.
ITB STIKOM Bali dan PT WDS merupakan satu kesatuan, sehingga STIKOM Bali harus bertanggung jawab.
"Saya dan teman-teman sudah pernah mengadu ke STIKOM Bali. Namun mentok, rektor ngaku sibuk dan selalu beralasan," cetusnya.
Simpel saja, tinggal kembalikan uang para korban karena sudah melanggar perjanjian, selesai perkara. Karena ingin membela diri, akhirnya yang disampaikan ke awak media hanya kebohongan.
Lagi dijelaskan, uang yang diterima STIKOM Bali hanya Rp5 juta melalui transfer. Sementara wanita ini mengantongi bukti transfer sebanyak tiga kali. Transfer pertama pada 7 Mei 2023 sebesar Rp5 juta. Transfer kedua pada 15 September 2023 sebesar Rp2 juta.
Baca Juga: Link dan Cara War Tiket Timnas Indonesia vs China di Kitagaruda id
Transfer ketiga pada 1 Desember 2023 sebesar Rp15 juta. "Jadi total yang ditransfer ke STIKOM Bali sebesar Rp22 juta. Besaran sudah pasti sama untuk seluruh korban. Penerima adalah ITB STIKOM Bali. Jangan lagi mengelak," paparnya.
Dalam penjelasan Rektor STIKOM Bali, hanya menerima Rp5 juta untuk pembuatan NIM sebagai bukti bahwa mereka berstatus mahasiswa STIKOM Bali.
Bila ada kelebihan transfer, maka akan dikembalikan. "Buktinya kami tidak pernah dihubungi, tidak ada uang yang dikembalikan. Aneh juga kalau uang kami yang ditransfer, dan bila ada kelebihan, malah ditransfer ke PT WDS. Ada apa di sini? Ini bohong besar," lagi kisahnya. Walaupun disebut sudah terdaftar, NIM tidak pernah diketahui secara fisik.
"Kami tidak pernah kuliah. Kami tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk persiapan ke luar negeri. Kenapa uang kami tidak dikembalikan?" pungkasnya.
Seperti berita sebelumnya, dalam gelaran jumpa pers, Rektor STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan menyatakan uang yang diterima ITB STIKOM Bali hanya Rp 5 juta untuk pembuatan NIM dan biaya pelatihan atau kuliah.
Bila ada kelebihan, maka kampus langsung mengembalikannya, baik ke yang bersangkutan maupun melalui PT. WDS.
Dadang menegaskan, institusinya tidak terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang diberitakan beberapa hari belakangan.Sebab, STIKOM Bali bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
Selama ini, institusinya telah menjalankan program kuliah sambil magang di luar negeri dan setelah tamat, mereka langsung bekerja.
Jadi, STIKOM Bali tidak melakukan pungutan atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Setelah dinilai berhasil mengadakan kuliah sambil magang di luar negeri, yakni di Jepang dan Taiwan, maka pihaknya ingin mengembangkan program berikutnya, yakni kuliah sambil kerja di luar negeri.
Dasarnya adalah untuk membantu Pekerja Migran Indonesia; selain mendapat dana dan pengalaman, mereka juga dapat gelar untuk masa depan.
Tugas AW adalah melakukan proses rekrutmen calon peserta program, dengan berbagai persyaratan, termasuk jumlah dan biaya yang harus dipenuhi para calon PMI. Perkembangan terakhir yang disampaikan AW, telah dilakukan mediasi dengan pelapor untuk menyelesaikan proses pengembalian dana.***
Editor : M.Ridwan